Wapres Minta Perpanjangan PPKM Dibarengi Relaksasi Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diiringi dengan relaksasi aturan di sektor non-esensial.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat terbatas secara virtual mengenai evaluasi PPKM, di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (4/10/2021).

“Keberlanjutan PPKM harus dibarengi dengan relaksasi aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang didukung dan diperkuat dengan konsistensi dan komitmen kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga tidak berakibat pada munculnya klaster-klaster baru,” ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: PPKM Diperpanjang hingga 18 Oktober, Ini Penyesuaian Aturan Terbaru

Ma'ruf mengatakan, beberapa relaksasi yang diberikan antara lain soal pembukaan pusat kebugaran dengan kapasitas maksimal 25 persen. 

Kemudian, pembukaan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk penerbangan internasional per 14 Oktober 2021.

Meskipun relaksasi tersebut diberikan, tetapi Ma'ruf mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.

"Karena risiko peningkatan kasus Covid-19 masih tinggi dan dapat terjadi kembali sewaktu-waktu," kata dia.

Dalam rapat tersebut, beberapa poin yang dievaluasi antara lain, penerapan PPKM periode 20 September hingga 4 Oktober 2021 dan percepatan vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah.

Selanjutnya, pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, positivity rate, serta tingkat kematian dan kesembuhan harian.

Baca juga: Dalam Sepekan, Rata-rata Penambahan Kasus Covid-19 Harian di Bawah 2.000

Hasil rapat menyimpulkan, terdapat kemajuan-kemajuan dari penanganan pandemi di Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari adanya 20 kabupaten/kota yang bertahan di PPKM level 2 seperti di Semarang Raya dan Solo Raya.

Tak hanya itu, uji coba penerapan PPKM level 1 di Kota Blitar juga akan dilakukan karena kota tersebut telah memenuhi syarat indikator WHO.

Termasuk telah memenuhi target cakupan vaksinasi Covid-19 masyarakat umum dosis pertama sebesar 75 persen dan dosis pertama masyarakat lanjut usia sebesar 60 persen.

Baca juga: Pelonggaran PPKM, Wapres Sebut Konsumsi Masyarakat Tunjukkan Tren Positif

Sementara pada wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Magelang, Bandung Raya, dan Surabaya, PPKM masih akan diterapkan pada level 3. Pasalnya, wilayah-wilayah tersebut belum mencapai target cakupan vaksinasi.

Sementara 3 wilayah non-aglomerasi yaitu Kota Cirebon, Kota Banjar, dan Madiun turun ke level 2.

Dalam rapat terbatas tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.