Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelonggaran PPKM, Wapres Sebut Konsumsi Masyarakat Tunjukkan Tren Positif

Kompas.com - 30/09/2021, 13:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini konsumsi masyarakat telah menunjukkan tren positif menyusul pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa daerah.

Hal tersebut diperkuat dengan data Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa dari sisi domestik sejak Agustus 2021 aktivitas ekonomi berangsur membaik dan diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun.

"Seiring pelonggaran PPKM di sejumlah daerah, konsumsi masyarakat mulai menunjukkan tren positif. Kinerja produksi tetap resilient, didorong oleh ekspor yang naik signifikan pada Agustus 2021," kata Ma'ruf dalam Islamic Finance Summit 2021 secara daring, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Wapres: Pemerintah Terus Upayakan Penguatan Lembaga Keuangan Syariah

Pelonggaran PPKM tersebut dilakukan untuk karena angka kasus Covid-19 di Tanah Air berhasil ditekan.

Meskipun demikian, kata dia, kewaspadaan harus tetap dijaga dengan situasi pandemi Covid-19 yang menurun saat ini.

Tren ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga secara global.

"Indonesia telah melewati masa puncak gelombang kedua dan saat ini kasus harian dapat ditekan sampai di bawah 2000," kata dia.

Baca juga: Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Ma'ruf mengatakan, berbagai upaya luar biasa telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dan tidak terlepas dari dukungan masyarakat.

Di samping itu, akselerasi vaksinasi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia juga membantu penanganan pandemi tersebut.

"Seiring dengan tren positif dari sisi Covid-19 tersebut, dunia juga semakin memberikan perhatian terhadap pemulihan aktivitas perekonomian. Berbagai indikator ekonomi global terus menunjukkan tren yang positif," ujar Ma'ruf.

Dari sisi kinerja ekonomi dan keuangan syariah, kata dia, sektor industri produk halal turut memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Wapres Dorong Generasi Muda Tangkap Peluang Perubahan Tren Ekspor

Laporan Bank Indonesia menunjukkan, pertumbuhan rantai nilai halal/halal value chain (HVC) pada sektor pertanian dan makanan halal, berada di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.  

Sementara nilai ekspor bahan makanan halal Indonesia juga mengalami peningkatan, dari sekitar 30 miliar dollar AS pada 2019 menjadi sekitar 34 miliar dollar AS pada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com