Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pegawai KPK yang Dipecat, Polri: Semua Masih Punya Harapan dan Masa Depan

Kompas.com - 01/10/2021, 15:26 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, 57 mantan pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) masih memiliki harapan dan masa depan.

Pernyataan Rusdi ini menanggapi pertanyaan wartawan soal tidak lolosnya para mantan pegawai KPK itu dalam TWK yang disebut tak bisa lagi dibina dalam hal Pancasila dan UUD 1945.

"Tentunya kita lebih bijak melihat ke depan. Kita semua masih punya masa depan, masih punya harapan," kata Rusdi di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Rusdi mengatakan, tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri merupakan kesempatan yang baik.

Dia ingin para mantan pegawai KPK itu tetap mengabdi kepada negara lewat institusi Polri.

"Polri telah mengajak dan membuka pintu seluas-luasnya kepada rekan mantan pegawai KPK untuk bersama-sama kami mengabdikan diri di Polri dan mengabdikan diri untuk negeri yang sama-sama kita cintai," ujarnya.

Baca juga: KPK Kini Kehilangan Kasatgas Penyidikan, Kasatgas Penyelidikan, hingga Pegawai di Jabatan Strategis Lain

Ia pun mengungkapkan, mekanisme perekrutan 57 eks pegawai KPK itu masih dibicarakan oleh Asisten SDM Kapolri bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rusdi menuturkan, salah satu hal yang didiskusikan yaitu terkait penempatan para mantan pegawai KPK jika menjadi ASN Polri. Sebab, mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

"Proses masih berjalan. Tentunya akan disampaikan soal rekrutmen hasil koordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait," katanya.

Diberitakan, pada Kamis (30/9/2021), 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK resmi diberhentikan dari jabatannya di KPK.

Mereka pun membentuk IM57+ Institute yang merupakan wadah kolaborasi mantan pegawai KPK dengan masyarakat untuk melanjutkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan rencananya untuk merekrut para pegawai KPK menjadi ASN Polri pada Selasa (28/9/2021). Kapolri mengklaim, usul tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo.

Baca juga: KPK Lantik Mungki Hadipratikto Jadi Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi

Namun, belum ada tanggapan dari para pegawai KPK yang tak lolos TWK apakah menerima atau menolak tawaran tersebut. Mereka menunggu penjelasan lebih detail.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com