Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Minta Aparat Amankan Venue hingga Kontingen PON XX Papua

Kompas.com - 29/09/2021, 13:02 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan, aparat TNI dan Polri harus memberikan pengamanan terhadap venue hingga kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Ia mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua merupakan momen emas untuk membuktikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua stabil dan kondusif.

"Dengan demikian, faktor keamanan menjadi hal utama yang harus dipenuhi selama pelaksanaan PON XX Papua," ujar Hadi saat memimpin rapat kesiapan pengamanan PON XX Papua, di Jayapura, Papua, Rabu (29/9/2021).

Hadi mengingatkan, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri yang dibantu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono harus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mengamankan PON XX Papua.

Baca juga: Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Terlebih lagi, pesta olahraga multievent nasional ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, saya menekankan agar petugas mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang paling mungkin terjadi, sampai sekecil apa pun," katanya.

Hadi menyebutkan, PON XX Papua akan menjadi perhatian masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

Menurut dia, event ini akan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Papua dapat menyelenggarakan agenda berskala nasional dan siap untuk menjadi tuan rumah kegiatan nasional lainnya.

"Untuk mencapai hal tersebut, Satgas Pam PON XX Papua sebagai leading sector pengamanan harus dapat menjamin keamanan pelaksanaan PON XX," tegas dia.

Hadi menambahkan, keberhasilan penanganan pandemi dan penyelenggaraan PON XX Papua akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

Baca juga: Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Karena itu, Hadi memerintahkan kepada seluruh aparat keamanan agar melaksanakan tugas pengamanan di semua dimensi, baik fisik maupun non-fisik.

"Meskipun aman sampai saat ini, namun jangan lengah," terang Hadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com