Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kompas.com - 24/09/2021, 16:14 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang melakukan kajian penggunaan aplikasi PeduliLindungi di lingkungan pendidikan.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendiknbud Ristek Jumeri, penggunaan aplikasi Pedulilindungi diperlukan guna mendapatkan data yang lebih akurat terkait penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Saat ini Kemendikbud Ristek dan Kemenkes sedang lakukan uji coba sistem pendataan baru dengan aplikasi PeduliLindungi,” kata Jumeri dalam acara Bincang Pendidikan virtual, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Jumeri juga mengatakan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini diharapkan akan semakin memudahkan koordinasi antara Kemendikbud Ristek dan Kemenkes dalam melakukan screening Covid-19.

Aplikasi PeduliLindungi tersebut, kata Jumeri, akan membuat proses pendataan juga semakin terintegrasi.

“Kita ikut dengan aplikasi itu nanti akan diintegrasikan kemendikbud ristek bisa mengakses terkait dengan sekolah dan kemenkes juga tahu tentang tingkat penularan yang ada di sekolah,” ujar dia.

Sementara itu, Juneri menyebut, teknis penggunaan aplikasi PeduliLindungi di lingkungan sekolah masih dalam proses kajian antar kementerian terkait.

Jumeri juga masih belum bisa memberikan penjelasan teknis terkait implementasi aplikasi PeduliLindungi di sekolah.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Namun, menurutnya, pihaknya akan mempertimbangkan aspek ketidaktersediaan gawai, khususnya di sekolah yang terletak di daerah pedalaman.

“Saya tahu bahwa di pedalaman mungkin anak-anak belum ada perangkat gadget yang memungkinkan memakai aplikasi PeduliLindungi ini,” kata dia.

“Nah ini makanya kita sedang melakukan uji coba dan tentu kami belum bisa memberikan (penjelasan teknis). Tapi kita arah-arahnya ke sana,” lanjut Jumeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com