Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Kompas.com - 22/09/2021, 15:44 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Change.org Indonesia, Katadata Insight Center (KIC), dan KawalCovid-19 menunjukkan, 12,3 persen responden tidak puas dengan proses vaksinasi Covid-19.

"Umumnya sebagian besar 87,2 persen puas dengan proses vaksinasi hanya sedikit yang tidak puas 12,8 persen," kata Head of Katadata Insight Center Adek Media Roza dalam diskusi secara virtual, Rabu (22/9/2021).

Adek mengatakan, para responden yang tidak puas dengan proses vaksinasi memiliki beberapa keluhan yaitu paling banyak karena proses vaksinasi menimbulkan antrean panjang (58,5 persen), penjagaan jarak tidak ketat saat antrean (45,5 persen).

Baca juga: Nelayan di Pelabuhan Muara Angke Ikut Vaksinasi Covid-19 demi Melaut dan Pulang Kampung

Kemudian, petugas kurang informatif (32,4 persen), tak kebagian dosis vaksin saat antrean dan kembali esok harinya (16,8 persen).

"Tempat untuk cuci tangan sangat sedikit (16,7 persen), pelayanan sertifikat vaksin tidak ramah (12,3 persen)," ujar dia.

Adek mengatakan, ketidakpuasan terhadap proses vaksinasi juga disuarakan oleh para responden dengan usia di atas 75 tahun.

"Adapun usia di atas 75 tahun ini memang sedikit sampelnya, rendah, meski persentasenya ketidakpuasannya cukup tinggi (30 persen)," ucap dia.

Katadata bersama KawalCovid dan Change.org Indonesia melakukan survei terkait pengalaman vaksinasi Covid-19 Indonesia. Survei dilakukan sejak 6-22 Agustus 2021.

Baca juga: Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19vak

Survei ini melibatkan 8.299 responden yang dilakukan secara online dan menggunakan metode convenient sampling.

Adapun survei ini disebar di seluruh Indonesia dengan mayoritas usia 18-44 tahun dan status ekonomi berasal dari kelompok dengan pendapatan di atas 6.000.000 per bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com