Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Kompas.com - 21/09/2021, 19:58 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dilaporkan menyebabkan pembekuan darah di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Namun, manfaat vaksin ini dinilai jauh lebih besar dari manfaatnya, sehingga tetap digunakan. SHUTTERSTOCK/Elzbieta KrzysztofIlustrasi vaksin Covid-19 AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dilaporkan menyebabkan pembekuan darah di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Namun, manfaat vaksin ini dinilai jauh lebih besar dari manfaatnya, sehingga tetap digunakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah pusat dan daerah membenahi koordinasi terkait distribusi vaksin Covid-19.

Menurut anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais, masih ada stok vaksin yang menumpuk di satu daerah karena masyarakat menolak ikut program vaksinasi.

“Sementara di daerah yang antusiasme masyarakatnya tinggi malah kekurangan stok vaksin,” ujar Indraza, melalui keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 di Cianjur Rendah, Bupati Salahkan Distribusi Vaksin

Untuk mengatasi hal itu, lndraza juga meminta pemerintah daerah untuk fokus pada upaya edukasi terhadap masyarakat terkait vaksin Covid-19.

Edukasi penting dilakukan agar tidak terdapat penolakan di masyarakat dan target vaksinasi bisa tercapai.

Adapun pemerintah telah menetapkan target vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang. Sementara cakupan vaksinasi dosis kedua per hari ini pukul 12.00 WIB yakni 45.853.033 orang atau 22,02 persen dari target.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Penyampaian informasi dan edukasi mengenai vaksinasi bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menghindari munculnya disinformasi di tengah masyarakat,” kata Indraza.

Baca juga: Jangan Ada Ego Sektoral dalam Distribusi Vaksin Covid-19

Masalah distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata juga pernah dibahas dalam Rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempersoalkan kriteria yang digunakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mendistribusikan vaksin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memaparkan data cakupan vaksinasi di DKI Jakarta yang telah mencapai 120 persen. Sementara, cakupan vaksinasi di sejumlah daerah lain belum mencapai 20 persen.

Saleh mencontohkan cakupan vaksinasi dosis kedua di Sumatera Utara yang baru mencapai 16,2 persen.

"Apa kriterianya sehingga (DKI) dapat lebih banyak? Mungkin karena jumlah yang terpapar tinggi, jumlah penduduk besar dan lain sebagainya. Mungkin ini yang jadi penting. Karena kalau soal jumlah penduduk, saya kira Sumatera Utara juga jumlah penduduknya besar," kata Saleh.

Baca juga: Rapat Komisi IX, Menkes Dicecar soal Distribusi Vaksin Covid-19 yang Tidak Merata

Menurut Saleh, masalah ketersediaan vaksin juga terjadi di provinsi lainnya, tidak hanya Sumatera Utara. Ia menuturkan, berdasarkan kunjungan kerja Komisi IX ke berbagai daerah, masalah utama vaksinasi Covid-19 yakni ketersediaan vaksin.

"Ketika kita tanya ke pemerintah daerah, salah satu kekurangan mereka, di dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini adalah soal ketersediaan vaksinnya," tutur dia.

Saleh menduga, kekurangan stok vaksin itu terjadi karena distribusi tidak didasarkan pada permintaan daerah, melainkan keputusan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia meminta Menkes menjelaskan perbedaan distribusi vaksin yang dinilai tidak merata.

"Agar kita bisa mengerti ketika ditanya oleh pemerintah daerah, itu bisa kita jawab," tutur dia.

Saat menjawab pertanyaan tersebut, Budi mengatakan, pemerintah tengah mengintegrasikan data, stok dan distribusi vaksin ke daerah yang dapat diakses publik. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui laman vaksin.kemkes.go.id

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.