Periksa PNS Pemprov Banten, KPK Dalami Pengadaan Lahan untuk SMKN 7 Tangsel

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, Senin (13/9/2021).

Dua saksi tersebut merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Banten/panitia penerima hasil pekerjaan tahun anggaran 2017 bernama Endang Saprudin dan honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten/staf PPID Endang Suherman.

"Para Saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses dilakukannya pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Kondisi SMKN 7 Tangsel yang Diusut KPK: Pembangunan Mangkrak hingga Kekurangan Ruang Kelas

Terkait penyidikan perkara pengadaan lahan ini, menurut Ali, lembaga antirasuah itu memberikan atensi lebih.

"Karena proyek pengadaan ini sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya di wilayah Tangerang Selatan," kata dia.

Ulah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, ujar Ali, mengakibatkan tidak hanya dugaan kerugian keuangan negara akan tetapi juga kerugian sosial.

"Dukungan dan peran serta masyarakat sangat kami perlukan untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi proses penanganan perkara dimaksud sehingga dapat lancar dan selesai sesuai yang diharapkan," tutur dia.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel, Ini Respons Gubernur Banten

Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menggeledah beberapa tempat di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, dan Bogor pada Selasa (31/8/2021).

Ali menyebut, penggeledahan itu dilakukan di sebuah rumah dan kantor dari para pihak yang terkait perkara.

Dari penggeledahan tersebut, KPK mengamankan barang bukti, antara lain dokumen, barang elektronik, dan dua unit mobil.

"Selanjutnya akan dilakukan analisis dan segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud," kata Ali.

Baca juga: KPK Lakukan Penggeledahan di 4 Wilayah Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Kendati demikian, KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ali mengatakan, penyampaian informasi dan pengumuman secara lengkap akan dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan dana atau penahanan dilakukan.

"KPK nantinya akan selalu menyampaikan kepada publik setiap perkembangan penanganan perkara ini dan kami berharap publik untuk juga turut mengawasinya," ucap dia.