Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Menteri Jokowi Hartanya Meningkat di Masa Pandemi, Siapa Saja?

Kompas.com - 13/09/2021, 09:01 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat negara mengalami kenaikan jumlah harta kekayaan selama pandemi Covid-19 berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jumlah itu diketahui berdasarkan data yang diakses Kompas.com dalam situs web elhkpn.kpk.go.id milik KPK.

KPK mengungkapkan bahwa ada 58 persen menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar.

Sementara itu, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan hanya 3 persen pembantu Presiden Joko Widodo itu yang melaporkan kekayaannya turun.

Baca juga: Ironi Masa Pandemi, Kekayaan Pejabat Naik di Tengah Bertambahnya Penduduk Miskin

Siapa saja Menteri dengan kenaikan jumlah harta kekayaan tertinggi? Berikut catatan Kompas.com:

1. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan, jumlah harta kekayaan terbarunya per 31 Desember 2020 mencapai Rp 2.428.784.082.978.

Pada laporan LHKPN tahun 2019, mantan Wakil Menteri Pertahanan itu memiliki harta sebanyak Rp 1.947.253.281.442.

Dengan demikian, harta kekayaan Trenggono naik 481 miliar, atau tepatnya Rp 481.530.801.537.

2. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan

Berdasarkan LHKPN 2020 di laman resmi KPK, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengalami peningkatan harta kekayaan selama pandemi Covid-19.

Harta kekayaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu per 30 Desember 2020 mencapai Rp 745.118.108.997.

Baca juga: Inilah 10 Pejabat dengan Harta Kekayaan Properti Terbesar (II)


Dalam LHKPN Luhut per 31 Desember 2019, harta kekayaan jenderal purnawirawan TNI itu tercatat sebanyak Rp 677.440.505.710.

Dengan data itu, dalam waktu satu tahun harta Luhut mengalami kenaikan sebanyak Rp 67.747.603.287.

3. Menhan Prabowo Subianto

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com