Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademisi: Dengan Persoalan Melebihi Kapasitas, Apakah Pembinaan di Lapas Dapat Dilakukan?

Kompas.com - 09/09/2021, 16:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, negara harus bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9/2021).

Pasalnya, pemerintah telah mengakui bahwa saat ini terjadi masalah penghuni yang melebihi kapasitas di sejumlah lapas, termasuk Lapas Kelas I Tangerang yang terbakar. Efektivitas pembinaan terhadap warga binaan di dalam lapas pun dipertanyakan.

"Peristiwa ini sangat mengerikan, manusia terkurung dan terbakar. Dengan overcapacity sebesar 400 persen, apakah pembinaan masih dapat dilakukan?," kata Agustinus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/9/2021).

Persoalan melebihi kapasitas ini seharusnya menjadi dasar bahwa tidak setiap pelaku tindak pidana harus berakhir di dalam lapas. Menurut dia, perlu ada langkah darurat untuk menciptakan pembinaan yang baik terhadap terpidana.

Ada sejumlah hal yang ia sarankan kepada pemerintah untuk membenahi pembinaan pelaku tindak pidana.

Baca juga: Napi Diduga Gunakan Ponsel di Dalam Sel, Kepala Lapas Tangerang: Itu Pelanggaran Tata Tertib

Pertama, soal pengguna narkotika, ia meminta agar pemerintah mengurangi secara besar-besaran mengirimkan mereka ke lapas.

"Sebaliknya, perbanyak pusat-pusat rehabilitasi dan dorong pihak swasta untuk ikut berpartisipasi membangun pusat-pusat rehabilitasi," saran dia.

Kedua, pemerintah sebaiknya memindahkan napi ke lapas yang tingkat kepadatannya belum ekstrim.

Selain itu, pemerintah juga dinilai bisa menggunakan remisi dan pembebasan bersyarat untuk memperpendek masa pemidanaan.

"Khususnya, terhadap napi terkait narkotika, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atau tindak pidana lainnya yang kurang serius, seperti perkara kecelakaan lalu lintas," tutur dia.

Di samping itu, Agustinus juga menyarankan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dapat berbicara dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk mengutamakan sanksi denda terhadap less serious crime.

Menurut dia, pemerintah harus mengingat bahwa Sistem Peradilan Pidana bermuara pada pembinaan di lapas.

Baca juga: Orangtua Korban Kebakaran Lapas Tangerang: Salah Negara, Masa Hanya 12 Sipir yang Jaga

"Jadi, mana kala lapasnya sudah tidak mampu, apakah masih harus diteruskan?," tanya Agustinus.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang terjadi pada Rabu (8/9/2021) sekitar pukul 01.45 WIB. Kebakaran ini merenggut 41 nyawa warga binaan dan 81 lainnya selamat.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui bahwa lapas tersebut melebihi kapasitas hingga 400 persen.

Selain itu, Yasonna juga mengungkapkan bahwa lapas tersebut sudah berusia tua yakni dibangun pada 1972 dengan usia saat ini 49 tahun.

Dia menambahkan dugaan sementara kebakaran karena arus pendek listrik atau konsleting. Hal ini yang kerap dialami atau menjadi kendala pada lapas-lapas berumur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com