Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Overcapacity, Mahfud Rencanakan Pembangunan Lapas Baru Usai Kebakaran Lapas Tangerang

Kompas.com - 08/09/2021, 17:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pihaknya tengah membicarakan pembangunan lembaga pemasyarakatan baru yang lebih banyak, menyusul kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (8/9/2021) dini hari.

Adapun rencana itu, kata Mahfud, sudah dibicarakan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Ada dua hal yang kami bicarakan dengan Menkumham, kami berencana segera membangun lapas-lapas baru," kata Mahfud dalam konferensi pers di Lapas Kelas I Tangerang, Rabu sore.

Baca juga: Komnas HAM Dorong Evaluasi Menyeluruh Kondisi Lapas yang Kelebihan Penghuni

Mahfud mengungkapkan latar belakang mengapa pemerintah hendak membangun lapas-lapas baru.

Ia menilai, sejauh ini banyak lapas-lapas di Indonesia yang melebihi kapasitas atau overcapacity.

"Satu kamar yang tidak terlalu luas itu isinya bisa 20-30 orang, terakhir saya sama pak Reynhard (Dirjen Pemasyarakatan) ke Pasuruan ada satu kamar kecil itu isinya 40 orang," ucap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menambahkan bahwa lapas yang penuh kapasitas itu kebanyakan diisi oleh pengguna narkotika.

Baca juga: Menkumham Sebut Kondisi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Sulit Dikenali, Perlu Tes DNA untuk Identifikasi


Adapun rencana penambahan lapas baru itu, kata dia, sudah direncanakan sejak dirinya menjadi anggota DPR tahun 2004.

Namun, terdapat kendala dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR.

"Sejak tahun 2004 dibicarakan terus antara pemerintah dan DPR, tapi selalu tidak jadi, karena pertimbangan anggaran ini itu," kata Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud juga menekankan, Kemenko Polhukam dan Menkumham akan fokus ke pembangunan lapas baru.

Baca juga: Istana Sampaikan Dukacita atas Kebakaran Lapas Tangerang


Dia mengaku bakal membantu mencarikan tanah untuk pembangunan lapas. Salah satu saran Mahfud, adalah dengan menggunakan tanah yang merupakan aset dari kasus BLBI.

"Saya katakan saya cari tanahnya, Anda perlu berapa ribu hektar. Saya sudah bicara dengan Kemenkeu, tanah-tanah BLBI yang sekarang kami kuasai itu. Oke nanti lembaga permasyarakatan butuh berapa ribu hektar di seluruh Indonesia," kata dia.

Menurut Mahfud penggunaan lahan BLBI itu lebih baik untuk pembangunan lapas daripada dirampas oleh obligor BLBI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com