Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Pemerintah Ubah Status Pandemi Jadi Endemi Covid-19

Kompas.com - 08/09/2021, 07:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah berencana untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Hal tersebut menyusul penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air yang sudah terjadi belakangan ini.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya, yakni mencapai 4.000 hingga 5.000 kasus per hari dari sebelumnya puluhan ribu.

Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong besar dan masih memerlukan kewaspadaan dari masyarakat agar peningkatan kasus tak kembali terjadi.

Baca juga: Wapres Berharap Semua Pihak Bersiap Masuki Fase Endemi Covid-19

Saat ini, pemerintah juga masih memberlakukan kebijakan PPKM untuk membatasi kegiatan masyarakat di beberapa daerah, walaupun levelnya telah diturunkan.

Siapkan Skenario

Dalam menyiapkan untuk memasuki fase endemi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah masih mendetilkan skenario untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Menurut keterangan ahli, Ma'ruf menyatakan, perubahan status ini dilakukan lantaran Covid-19 tidak akan cepat hilang sebelum ada obat yang manjur.

"Pemerintah sedang menyiapkan skenarionya secara lebih detil untuk menghadapi masa endemi karena Covid-19 tidak akan cepat hilang sebelum ada obat yang manjur," kata Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (RSKGM FKG UI), Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Oleh karena itu, kata dia, apabila sudah turun status menjadi endemi, maka masyarakat tetap harus terus menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi.

Baca juga: Mendagri Tito Usulkan Babel Susul Jakarta Lakukan Survei Serologi, Ubah Pandemi Jadi Endemi Covid-19

Ma'ruf menuturkan, dalam hal vaksinasi, nantinya juga akan dilanjutkan dengan penyuntikan dosis ketiga vaksin sebagai booster.

Meskipun demikian, saat ini booster vaksin baru diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

"Itu salah satu yang kami siapkan. Tapi yang lebih detilnya sedang disiapkan skenarionya seperti apa," kata dia.

"Yang pasti, penerapan protokol kesehatan berlanjut, vaksinasi sampai tiga kali, booster. Ini yang sedang disiapkan pemerintah," lanjut Ma'ruf.

Percepat Vaksinasi Covid-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Dialog Lintas Agama yang digelar virtual, Selasa (7/9/2021).Dok. KIP/Setwapres Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Dialog Lintas Agama yang digelar virtual, Selasa (7/9/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com