Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Satgas: PeduliLindungi Kini Gunakan 5 Parameter Keamanan

Kompas.com - 07/09/2021, 19:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, untuk mengunduh sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi diberlakukan lima parameter keamanan.

Pada awal pemberlakuan aplikasi tersebut, hanya diperlukan nomor telepon untuk mengunduh sertifikat vaksin. Parameter itu ditambah guna memastikan keamanan data pribadi milik pengguna.

"Untuk memudahkan masyarakat dan menjamin keamanan serta fungsi periksa sertifikat vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi maka saat ini digunakan lima parameter yaitu NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin," kata Wiku dalam komfetensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Penggunaan PeduliLindungi Diperluas, Anggota DPR Ingatkan Soal Keamanan Data

Wiku mengatakan, tanpa kelima informasi itu sertifikat vaksin seseorang tidak dapat dicek atau diunduh oleh pihak lain.

Terkait dengan tersebarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, kata Wiku, hal itu disebabkan karena bocornya nomor induk kependudukan (NIK) presiden.

Selain itu, informasi mengenai nama, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin yang digunakan Jokowi tersebar di berbagai media.

"NIK presiden tersedia sebagai data calon presiden pada saat pemilihan presiden," kata dia.

Wku mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan digitalisasi informasi kesehatan. Digitalisasi tersebut sedang dalam tahap transisi menuju sistem informasi Satu Data.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Bagaimana Cara Lindungi Data Pribadi?

Menurut dia, setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan bakal dijadikan masukan dan dievaluasi sehingga nantinya sistem satu data dapat berkembang menjadi lebih aman.

"Kolaborasi antarkementerian atau lembaga perlu untuk terus dibangun sehingga transisi digital menuju satu data ini dapat berjalan dengan efektif," kata Wiku.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu keamanan data aplikasi PeduliLindungi menjadi sorotan publik. Hal ini karena sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Jokowi beredar luas di dunia maya. 

Setelah ditelusuri, sertifikat vaksin milik presiden ternyata didapat usai warganet menemukan NIK Jokowi di internet.

Untuk memastikan kebenarannya, warganet mencoba fitur "periksa sertifikat" di laman Pedulilindungi. Setelah itu sertifikat vaksin keluar dan menyebar hingga menjadi viral. 

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Safenet Sarankan PeduliLindungi Batasi Akses Publik Lacak NIK

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat screening di berbagai tempat publik seperti mal, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas olahraga.

Masyarakat diimbau untuk beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi agar dapat mengurangi resiko tertular virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com