Kompas.com - 07/09/2021, 15:59 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Dialog Lintas Agama yang digelar virtual, Selasa (7/9/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Dialog Lintas Agama yang digelar virtual, Selasa (7/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk tidak euforia menanggapi turunnya kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini. 

Ma'ruf meminta masyarakat tetap waspada meski kasus positif Covid-19 harian beserta angka kematian terus mengalami penurunan, sedangkan angka kesembuhan terus meningkat.

"Alhamdulillah telah tampak perkembangan yang baik. Namun, kita tetap harus waspada dan menjaga protokol kesehatan secara disiplin, jangan sampai terjadi euforia masyarakat karena merasa aman," kata Ma'ruf di acara Dialog Lintas Agama yang digelar Masjid Istiqlal secara virtual, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Kemenkes Siapkan Skema Booster Vaksinasi Covid-19 Berbayar untuk Masyarakat Umum

Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi agar herd immunity atau kekebalan kelompok dapat terpenuhi.

Apalagi, pemerintah menargetkan agar 77 persen atau 208,2 juta masyarakat Indonesia bisa divaksinasi untuk dapat mencapai kekebalan kelompok tersebut.

"Melalui program vaksinasi, diharapkan penularan Covid-19 dapat segera dikendalikan dan diturunkan," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengakui bahwa pandemi Covid-19 yang telah berjalan 1,5 tahun memberikan dampak yang sangat besar di berbagai bidang.

Baca juga: PeduliLindungi Deteksi 1.603 Orang Positif Covid-19 di Tempat Umum!

Dampak itu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi hampir di semua bidang kehidupan masyarakat.

"Pemerintah pun telah melakukan semua upaya terbaik, termasuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penguatan pelaksanaan 3T, dan vaksinasi yang masif," ucap dia.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya, yakni mencapai 4.000 hingga 5.000 kasus per hari dari sebelumnya puluhan ribu kasus. 

Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong besar dan masih memerlukan kewaspadaan dari masyarakat agar peningkatan kasus tak kembali terjadi.

Saat ini, pemerintah juga masih menerapkan kebijakan PPKM untuk membatasi kegiatan masyarakat di beberapa daerah, walaupun levelnya telah diturunkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.