Mulai 14 September, Masuk Supermarket di Jawa-Bali Wajib Gunakan PeduliLindungi

Kompas.com - 07/09/2021, 07:09 WIB
pengunjung saat memindai barcode pedulilindungi di Malioboro Mall, Senin (24/8/2021) KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWOpengunjung saat memindai barcode pedulilindungi di Malioboro Mall, Senin (24/8/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada supermarket dan hypermarket di Jawa-Bali mulai 14 September 2021.

Aplikasi tersebut berfungsi untuk pelacakan dan screening terkait Covid-19.

"Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi mulai tanggal 14 September 2021," demikian bunyi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 Jawa-Bali.

Berdasar Inmendagri, penggunaan PeduliLindungi akan diwajibkan di seluruh wilayah Jawa-Bali, baik yang berstatus level 4, 3, maupun 2.

Baca juga: Luhut: Keamanan PeduliLindungi Terjamin, Data Disimpan Kemenkominfo

Selama perpanjangan masa PPKM 7-13 September ini supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan di daerah level 3 dan 4 yang menjual kebutuhan sehari-hari boleh beroperasi sampai pukul 21.00.

Kapasitas pengunjung pun dibatasi 50 persen.

Sementara, pada daerah level 2 tempat-tempat tersebut dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21.00 namun dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen.

Adapun PPKM Level 2-4 Jawa-Bali diperpanjang selama 7 hari yakni 7-13 September 2021. Namun demikian, pada PPKM kali ini pemerintah melonggarkan pembatasan pada sejumlah sektor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, situsi pandemi Covid-19 di Jawa-Bali terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kabupaten/kota yang berada di level 4 PPKM atau status level tertinggi.

Per 5 september 2021 hanya ada 11 kota di Jawa-Bali yang berada pada level 4 PPKM dari sebelumnya berjumlah 25 kabupaten/kota.

Baca juga: PeduliLindungi Dinilai Belum Sepenuhnya Lindungi Data Pribadi, Perlu Audit dan Pembenahan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.