Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut India Tawarkan Bangun Pabrik Manufaktur Vaksin Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 06/09/2021, 15:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menerima dan menggelar pertemuan dengan Kedutaan Besar India di kantor pusat partai Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021).

Wakil Duta Besar India di Indonesia, Basir Ahmad mengatakan, negaranya siap bekerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Salah satu bentuk kerja sama tersebut, kata Basir, adalah dengan menawarkan kemungkinan dibangunnya pabrik manufaktur vaksin Covid-19 di Indonesia.

Mendengar pernyataan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengapresiasi tawaran tersebut. Ia mengatakan, Indonesia selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan India.

"Kami mendukung penguatan kerja sama Indonesia dan India," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Fraksi PDI-P: Anggaran Formula E Bisa untuk Bangun 88 Sekolah Baru

Di sisi lain, Hasto mengungkapkan bahwa selama masa pandemi, ada satu sektor yang mengalami peningkatan di Indonesia yaitu ekspor hasil pertanian.

Hasto mengeklaim, peningkatan ini dimungkinkan karena masifnya pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Infrastruktur inilah kunci mendorong progres kenaikan ekonomi. Sayangnya belakangan tertahan karena pandemi covid,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa dalam situasi Covid-19 dengan berbagai varian baru virus yang ada, semua harus siap untuk hidup bersama pandemi.

Dalam hal ini, Hasto mengeklaim bahwa partainya sudah membiasakan hidup bersama pandemi. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari berbagai rapat yang digelar partai dilakukan melalui online.

Baca juga: Politisi PDI-P Sindir Anies soal Interpelasi: Kan Jago Ngomong, Harusnya Bisa Jawab

"Kami di partai sudah membiasakan bagaimana bekerja lebih banyak secara virtual. Sudah ratusan rapat partai kami lakukan secara virtual di masa pandemi,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com