Anggota DPR Minta Menkominfo Tak Lepas Tangan soal Bocornya Sertifikat Vaksin Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengingatkan pejabat pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bertanggung jawab mengusut persoalan kebocoran data sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, menurut Dave, persoalan perlindungan data pribadi jelas merupakan tanggung jawab dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terlebih data yang bocor adalah milik Presiden.

"Harusnya juga tanggung jawab, bukan saling menuding. Dalam hal ini, saya minta jangan semua saling tuding," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Bocornya NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Dinilai Kesalahan KPU dan PeduliLindungi

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi adanya pernyataan Johnny yang meminta agar persoalan mengenai kebocoran data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi dialihkan atau ditanyakan kepada pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Johnny menyampaikan hal itu karena beranggapan, data pencatatan vaksinasi itu dikelola oleh Kemenkes.

Dave menyayangkan pernyataan Johnny yang terkesan seolah melempar tanggung jawab kepada Kemenkes.

"Harusnya, semua saling mem-back-up, bukan saling menuding," ucapnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah tak lupa untuk menegaskan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap data yang disimpan.

Pasalnya, ia melihat dengan adanya kasus kebocoran data ini, semua lembaga terkait saling menyalahkan satu sama lain.

"Ketika seperti sekarang ini, permasalahan sudah pecah, semuanya saling menuding. Maka dari itu, saya menyerukan kepada semua elemen terkait agar memastikan bahwa perlindungan data pribadi ini benar-benar terlaksana dengan baik," imbuh Dave.

Lebih lanjut, Dave mengingatkan agar dalam persoalan kebocoran data, semua unsur pemerintahan diminta terlibat untuk mengusut hingga tuntas.

Sebab, ia menekankan bahwa persoalan kebocoran data sangat penting karena berkaitan dengan terjamin atau tidaknya perlindungan data pribadi warga oleh pemerintah.

Ia pun menyebut sejumlah elemen pemerintah di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Perbankan harus terlibat untuk mengusut kebocoran data agar tidak kembali terjadi.

"Semua instansi yang menyimpan atau bertanggungjawab akan data pribadi rakyat Indonesia ataupun kliennya, ini harus menjamin keamanan dan keselamatannya," tegas Dave.

Diberitakan sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, dugaan bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi agar ditanyakan langsung kepada Kemenkes.

Menurut dia, data pencatatan vaksinasi tersebut dikelola oleh Kemenkes.

Baca juga: NIK Jokowi Bocor, Anggota Komisi I: Indikasi Tak Seorang Pun di Indonesia Terlindungi

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (3/9/2021).

Hal ini disampaikan Menkominfo saat dikonfirmasi tentang beredarnya sertifikat vaksin atas nama Ir Joko Widodo di media sosial.

Data-data pada sertifikat itu juga terlihat jelas. Selain itu, beredar pula KTP Presiden Jokowi dan tangkap layar yang menunjukkan data NIK Presiden.

Menurut Plate, integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) dengan aplikasi PeduliLindungi baru saja dilakukan.