Bocornya NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Dinilai Kesalahan KPU dan PeduliLindungi

Kompas.com - 03/09/2021, 16:14 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/8/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan tetap memperpanjang kebijakan PPKM hingga 6 September 2021 meskipun perkembangan kasus COVID-19 semakin menunjukan tren penurunan. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres/Handout/wsj. ANTARA FOTO/Biro Pers Dan MediaPresiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/8/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan tetap memperpanjang kebijakan PPKM hingga 6 September 2021 meskipun perkembangan kasus COVID-19 semakin menunjukan tren penurunan. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi forensik digital, Ruby Alamsyah, mengatakan, beredarnya nomor induk kependudukan (NIK) dan bocornya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo merupakan kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyedia aplikasi PeduliLindungi.

Sebab, NIK Jokowi itu secara terbuka tercantum pada situs KPU dan dapat diakses oleh publik.

"Mengapa NIK Presiden tertulis lengkap di situs KPU dalam informasi publik yang disiarkan untuk warga? Mestinya penulisan NIK itu, apalagi di publik, tidak perlu lengkap," kata Ruby saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).

Kemudian, lanjut Ruby, verifikasi untuk mengecek status vaksinasi pada aplikasi PeduliLindungi kurang aman.

Baca juga: Soal NIK Presiden Jokowi, KPU Sebut Selalu Minta Persetujuan Paslon Sebelum Publikasi

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan sistem untuk mengecek status vaksinasi terlalu umum. Hal ini menyebabkan publik mudah mengisinya untuk mencari tahu informasi tentang orang lain, khususnya pejabat publik.

Selain itu, PeduliLindungi juga tidak mengecualikan data pejabat tertentu dari sistem pencarian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Harusnya dari awal dikecualikan. Lalu, membuat pertanyaan yang lebih pribadi yang hanya orang yang bersangkutan yang tahu. Atau bisa meminta nomor ponsel lalu dikirimkan OTP," ujarnya.

Ruby pun berpendapat, warga yang sempat mengecek status vaksinasi Jokowi dengan menggunakan NIK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebab, sumber NIK itu sendiri terbuka untuk umum di situs KPU. Aplikasi PeduliLindungi pun memungkinkan pencarian itu.

Baca juga: NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Anggota DPR: Sudah Darurat

Kecuali, ditemukan unsur pidana, misalnya jika warga tersebut mendapatkan NIK dengan cara meretas situs Dukcapil.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Nasional
4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

Nasional
Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Nasional
Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.