Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Sebut Vaksinasi Bukan Solusi Tunggal Atasi Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/09/2021, 06:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi bukan satu-satunya solusi untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Bahkan, kata dia, tidak ada vaksin yang menghasilkan kekebalan tubuh terhadap Covid-19 secara sempurna.

"Kita tidak bisa mengandalkan vaksin sebagai solusi tunggal di tengah dinamika Covid-19," kata Wiku, dalam konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Satgas Sebut 11 Provinsi di Luar Jawa Masih Mengalami Kenaikan Kasus Covid-19

Wiku mengingatkan, sejumlah negara yang vaksinasinya telah menjangkau 60 persen penduduk, seperti Israel dan Islandia, masih mengalami kenaikan kasus.

Oleh karenanya, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan ketat mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menekan mobilitas.

Proteksi yang paling ideal yaitu menjalankan disiplin protokol kesehatan secara sempurna, telah divaksinasi dosis penuh dan menjalani upaya 3T (testing, tracing, treatment) secara antisipatif," ujar Wiku.

Wiku mengungkapkan, munculnya berbagai varian baru virus corona berpotensi menurunkan angka efikasi vaksin. Kendati demikian, ia meminta masyarakat tak khawatir.

Ia memastikan vaksin yang ada saat ini, termasuk yang digunakan di Indonesia, masih efektif menurunkan angka kesakitan akibat paparan virus.

Baca juga: Varian Baru Corona Berpotensi Turunkan Efikasi Vaksin, Masyarakat Diminta Tak Khawatir

Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah menyatakan standar vaksin yang baik untuk membentuk kekebalan tubuh yakni memiliki efikasi atau efektivitas di atas 50 persen.

Wiku menuturkan, laju vaksinasi harus dipercepat agar strategi tersebut berhasil menekan penularan virus.

"Perlu untuk dilakukan booster atau dosis kedua agar kekebalan dapat terbentuk dengan optimal dan bertahan dalam waktu yang lebih panjang," kata dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berupaya mempercepat program vaksinasi nasional.

Per 31 Agustus 2021 pukul 21.00 pemerintah telah menyuntikkan lebih dari 100 juta dosis vaksin. Angka itu merupakan akumlasi dari vaksinasi dosis pertama, kedua, dan dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan.

Tercatat, 50 juta dosis vaksin pertama diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan atau sejak awal Januari hingga akhir Juni 2021. Namun, 50 juta dosis suntikan kedua berhasil dicapai dalam waktu 2 bulan saja, yakni Juli hingga Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com