Banjir Bandang di Sejumlah Wilayah, Pemerintah Diminta Siapkan Solusi Jangka Panjang

Kompas.com - 01/09/2021, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami bencana banjir bandang, di antaranya di Sulawesi dan Kalimantan.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah beserta instansi terkait segera memenuhi kebutuhan pengungsi dan menyiapkan solusi jangka panjang atas bencana tersebut.

"Di daerah-daerah yang diterjang banjir bandang, kami minta pemda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat bergerak cepat melakukan langkah-langkah sigap dengan menyediakan tempat-tempat pengungsian warga," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Banjir Bandang Terjang Desa Rogo di Kabupaten Sigi, 2 Jembatan Putus

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengingatkan pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah strategis sebagai antisipasi terjadinya banjir bandang.

Adapun antisipasi tersebut, kata dia, dikhususkan di sejumlah daerah yang rawan bencana banjir.

"Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir bandang di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir bandang," ucap dia. 

Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, banjir bandang hampir terjadi hampir setiap tahun.

Bencana banjir bandang, kata dia, tidak boleh dibiarkan kembali terjadi. Masyarakat di sejumlah wilayah yang rawan pun dinilai akan selalu was-was ketika hujan deras terjadi.

"Seperti di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur itu banjir menjadi langganan setiap tahunnya," kata Cak Imin.

Baca juga: Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Dia juga mendorong pemerintah agar memetakan permasalahan penyebab banjir di daerah-daerah ini.

Kan ini bukan kejadian yang baru, ini sudah berulang-ulang, seharusnya sudah bisa dipetakan apa permasalahannya sehingga ada solusi yang permanen,” kata dia.

Ia pun mendorong pemerintah menyiapkan berbagai program untuk menyelesaikan persoalan banjir bandang tersebut.

Salah satu usulannya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan sejumlah kementerian/lembaga terkait menyiapkan roadmap perbaikan infrastruktur di daerah-daerah yang kerap dilanda banjir bandang.

"Apakah perlu disiapkan gorong-gorong raksasa atau box culvert yang memadai atau bagaimana, ini Kementerian PU harus melakukan evaluasi dan mencari solusinya secara jangka panjang,” kata Cak Imin.

Ia juga menyoroti kerugian warga yang diakibatkan banjir bandang di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Senin (30/8/2021).

Puluhan rumah warga rusak berat dan sejumlah hewan ternak hanyut. Banjir itu juga membawa lumpur hingga material kayu. Warga pun kesulitan mendapat air bersih.

"Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar warga korban banjir terpenuhi,” kata Cak Imin.

Baca juga: Perbaikan Infrastruktur Rusak Akibat Banjir Bandang, Bupati Luwu Utara: Tahun Ini Dikerjakan

Sebelumnya diberitakan, banjir bandang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur akhir Agustus 2021.

Banjir bandang dan longsor diketahui terjadi di Kabupaten Sigi, Sulteng pada Senin.

Sementara itu, banjir bandang juga terjadi di Sulawesi Barat tepatnya sejumlah desa di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar pada Kamis (26/8/2021) malam.

Selain di Sulawesi, banjir juga terjadi di Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Minggu (29/8/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Nasional
Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar, Dibandingkan Kekerasa Aparat

Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar, Dibandingkan Kekerasa Aparat

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Nasional
Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: 'Kultur' Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: "Kultur" Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Nasional
Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Nasional
Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Nasional
PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

Nasional
Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Nasional
Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Nasional
Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Nasional
4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

Nasional
Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Nasional
Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.