Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banjir Bandang di Sejumlah Wilayah, Pemerintah Diminta Siapkan Solusi Jangka Panjang

Kompas.com - 01/09/2021, 16:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami bencana banjir bandang, di antaranya di Sulawesi dan Kalimantan.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah beserta instansi terkait segera memenuhi kebutuhan pengungsi dan menyiapkan solusi jangka panjang atas bencana tersebut.

"Di daerah-daerah yang diterjang banjir bandang, kami minta pemda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat bergerak cepat melakukan langkah-langkah sigap dengan menyediakan tempat-tempat pengungsian warga," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Banjir Bandang Terjang Desa Rogo di Kabupaten Sigi, 2 Jembatan Putus

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengingatkan pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah strategis sebagai antisipasi terjadinya banjir bandang.

Adapun antisipasi tersebut, kata dia, dikhususkan di sejumlah daerah yang rawan bencana banjir.

"Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir bandang di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir bandang," ucap dia. 

Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, banjir bandang hampir terjadi hampir setiap tahun.

Bencana banjir bandang, kata dia, tidak boleh dibiarkan kembali terjadi. Masyarakat di sejumlah wilayah yang rawan pun dinilai akan selalu was-was ketika hujan deras terjadi.

"Seperti di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur itu banjir menjadi langganan setiap tahunnya," kata Cak Imin.

Baca juga: Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Dia juga mendorong pemerintah agar memetakan permasalahan penyebab banjir di daerah-daerah ini.

Kan ini bukan kejadian yang baru, ini sudah berulang-ulang, seharusnya sudah bisa dipetakan apa permasalahannya sehingga ada solusi yang permanen,” kata dia.

Ia pun mendorong pemerintah menyiapkan berbagai program untuk menyelesaikan persoalan banjir bandang tersebut.

Salah satu usulannya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan sejumlah kementerian/lembaga terkait menyiapkan roadmap perbaikan infrastruktur di daerah-daerah yang kerap dilanda banjir bandang.

"Apakah perlu disiapkan gorong-gorong raksasa atau box culvert yang memadai atau bagaimana, ini Kementerian PU harus melakukan evaluasi dan mencari solusinya secara jangka panjang,” kata Cak Imin.

Ia juga menyoroti kerugian warga yang diakibatkan banjir bandang di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Senin (30/8/2021).

Puluhan rumah warga rusak berat dan sejumlah hewan ternak hanyut. Banjir itu juga membawa lumpur hingga material kayu. Warga pun kesulitan mendapat air bersih.

"Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar warga korban banjir terpenuhi,” kata Cak Imin.

Baca juga: Perbaikan Infrastruktur Rusak Akibat Banjir Bandang, Bupati Luwu Utara: Tahun Ini Dikerjakan

Sebelumnya diberitakan, banjir bandang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur akhir Agustus 2021.

Banjir bandang dan longsor diketahui terjadi di Kabupaten Sigi, Sulteng pada Senin.

Sementara itu, banjir bandang juga terjadi di Sulawesi Barat tepatnya sejumlah desa di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar pada Kamis (26/8/2021) malam.

Selain di Sulawesi, banjir juga terjadi di Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Minggu (29/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com