Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/08/2021, 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah meningkatkan tindakan tegas terhadap pinjaman online ilegal.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, dalam hal ini Polri menjadi satuan terdepan untuk menindak tegas.

"Polri harus menjadi satuan terdepan yang memimpin dalam memberantas pinjaman online ilegal ini," kata Bamsoet dikutip dari Antara, Sabtu (28/8/2021).

Ia mengatakan, jika perlu, DPR bersama pemerintah diminta membuat Rancangan Undang-Undang baru yang mengatur tentang pinjaman online.

Baca juga: Ini Isi Surat Wasiat Pegawai RS yang Bunuh Diri Diduga Terjerat Pinjaman Online

Bamsoet menambahkan, untuk menindak tegas para pelaku pinjaman online ilegal ini tak cukup ditangani pada tingkat Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi.

Terlebih, menurutnya kejahatan digital seperti pinjaman online ilegal tidak boleh dipandang sebagai kejahatan lokal semata.

"Ini sudah menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan sutradara dan penyandang dana dari berbagai negara. Termasuk mengganggu sistem keamanan siber di Indonesia, kejahatan perlindungan konsumen, dan kejahatan kerahasiaan data," jelasnya.

Bamsoet mengungkapkan, modus operandi pinjaman online ilegal yaitu mengenakan bunga yang sangat tinggi serta penagih hutang dan mengintimidasi korban.

Tak jarang, lanjut dia, pelaku juga mencuri data dari telepon seluler korban. Tindakan tersebut, menurut Bamsoet, seharusnya mudah ditelusuri dan diambil tindakan hukum.

"Jangan sampai ada kesan negara melalui kementerian/lembaga dengan kewenangan yang dimiliki melakukan pembiaran terhadap keberadaan pinjaman online ilegal," tegasnya.

Bamsoet menggunakan data laporan Himpunan Advokat Muda. Berdasarkan laporan itu, dalam satu hari, ada ratusan laporan yang diterima dari masyarakat terkait kasus pinjaman online ilegal.

Berkaca hal itu, Bamsoet meminta polisi bergerak cepat menindak pinjaman online ilegal. Selain polisi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga harus mendesak pengelola appstore dan playstore menghapus aplikasi pinjaman online ilegal.

Sebab, menurut dia, masyarakat memandang aplikasi pinjaman online yang ada di appstore maupun playstore adalah legal.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Januari-Juli 2021 sudah memblokir 172 entitas pinjaman onlinen ilegal.

OJK juga mencatat, sejak 2011 hingga 2020, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun.

Baca juga: Terlilit Utang Pinjaman Online, Karyawan Koperasi Tewas Gantung Diri

Mantan Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, pengelola pinjaman online ilegal bisa dijerat Pasal 30 juncto Pasal 46 atau Pasal 32 Juncto Pasal 48 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tak sampai di situ, pelaku juga dapat dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Nasional
BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

Nasional
Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Nasional
Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Nasional
Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Nasional
Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Nasional
PKS: Sekber Pendukung Anies Baswedan Dibahas Usai Deklarasi Bersama

PKS: Sekber Pendukung Anies Baswedan Dibahas Usai Deklarasi Bersama

Nasional
Penderita Kaki Gajah Capai 8.635 Orang pada 2022

Penderita Kaki Gajah Capai 8.635 Orang pada 2022

Nasional
Resmi Beri Dukungan, PKS Juga Serahkan Penentuan Cawapres pada Anies

Resmi Beri Dukungan, PKS Juga Serahkan Penentuan Cawapres pada Anies

Nasional
Pimpinan PKS-Nasdem-Demokrat Bakal Segera Tandatangani Nota Kerja Sama Koalisi Perubahan

Pimpinan PKS-Nasdem-Demokrat Bakal Segera Tandatangani Nota Kerja Sama Koalisi Perubahan

Nasional
Sudirman Said: Anies Bakal Capres Pertama yang Dapat Cukup Dukungan Resmi

Sudirman Said: Anies Bakal Capres Pertama yang Dapat Cukup Dukungan Resmi

Nasional
Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 98 Juta Sudah Hitung Penurunan Biaya Masyair 30 Persen

Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 98 Juta Sudah Hitung Penurunan Biaya Masyair 30 Persen

Nasional
UPDATE 30 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 183, Totalnya Jadi 6.729.756

UPDATE 30 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 183, Totalnya Jadi 6.729.756

Nasional
Berbelit-belit Jadi Alasan yang Perberat Tuntutan Terdakwa Kasus Korupsi Helikopter AW-101

Berbelit-belit Jadi Alasan yang Perberat Tuntutan Terdakwa Kasus Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Capres, Akhiri Spekulasi Publik

PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Capres, Akhiri Spekulasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.