Waketum PAN Sebut Jokowi Ajak Zulkilfi Hasan Kembali Bertemu

Kompas.com - 28/08/2021, 11:30 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan keduanya berlangsung di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019) siang. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan keduanya berlangsung di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PAN Yandri Susanto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sempat membisiki Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal ajakan untuk kembali bertemu.

Ajakan itu disampaikan Jokowi usai pertemuan dengan tujuh petinggi parpol di Istana Negara pada 25 Agustus 2021.

"Jadi sebelum pulang itu Bang Zul (Zulkifli Hasan) dibisiki oleh Pak Jokowi. 'Pak Zul nanti kita akan ketemu lagi',"ujar Yandri dalam diskusi virtual pada Sabtu (28/8/2021).

Yandri menyampaikan hal ini menanggapi pertanyaan apakah PAN sudah pasti masuk dalam koalisi pemerintah saat ini.

Baca juga: Setelah PAN Merapat ke Istana...

Menurutnya, adalah sebuah kehormatan bagi Ketua Umum PAN apabila diundang kembali oleh Jokowi.

Meski demikian, Yandri menegaskan belum ada ajakan yang jelas dari Jokowi agar PAN masuk koalisi pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Belum, belum. Bagi kami diundang itu sudah sebuah kehormatan bahwa kami dianggap bisa diajak kerja sama, bisa bersama-sama, gotong-royong," katanya.

"Menentukan koalisi atau tidak kan Pak Jokowi," tambah Yandri.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, kehadiran PAN dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo dan pimpinan partai koalisi adalah atas undangan presiden.

Menurutnya semua pimpinan partai koalisi menyambut baik kehadiran PAN.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.