Jika Kursi PAN untuk Koalisi Jokowi, Bagaimana Peluang Amendemen Konstitusi?

Koalisi pendukung pemerintah pun berpeluang besar dapat mengesahkan amendemen UUD 1945 karena menguasai sekitar 66 persen kursi MPR.

Sebab, Pasal 37 Ayat (4) mengatur bahwa perubahan pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Dengan demikian, amendemen dapat dilakukan bila disetujui oleh sedikitnya 356 anggota MPR.

Sedangkan jumlah anggota MPR dari partai koalisi yang berjumlah 471 orang sudah melebihi angka 50 persen plus satu tersebut.

Baca juga: Ketua Umum PAN Yakin Amendemen UUD 1945 Tak Akan Terjadi

Bantah amendemen

Kendati demikian, sejumlah partai anggota koalisi pendukung pemerintah membantah adanya pembicaraan di antara partai koalisi untuk mengupayakan amendemen konstitusi.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, isu amendemen konstitusi tidak dibicarakan dalam pertemuan antara Jokowi dan pimpinan partai koalisi, termasuk PAN, yang digelar Rabu (25/8/2021).

"Tadi tidak dibacakan terkait Undang Undang Dasar 1945, tapi dibicarakan tentang lima topik yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo," kata Johnny dalam siaran langsung Kompas TV, Rabu malam.

Baca juga: Nasdem Sebut Pertemuan Jokowi dan Petinggi Parpol Tak Bahas Amendemen

Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid juga menepis anggapan bahwa bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah bertujuan untuk memuluskan agenda amendemen konstitusi.

Jazilul mengatakan, di situasi pandemi Covid-19, amendemen konstitusi bukanlah agenda yang diinginkan oleh rakyat.

"Saya berharap pertemuan elite koalisi parpol itu itu memperbaharui hubungan-hubungan yang ada di dalam koalisi, dan yang menjadi tpoik utamanya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok karena kita tahu rakyat ini sedang menderita," kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).