Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Jumlah Tes Covid-19 di 8 Provinsi Ini Belum Penuhi Standar WHO

Kompas.com - 25/08/2021, 18:26 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, jumlah pemeriksaan (testing) Covid-19 di delapan provinsi masih rendah atau tidak sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ia mengatakan, WHO menyarankan agar pelaksanaan testing lebih dari 1 orang per 1.000 penduduk per minggu.

"Belum mencapai target testing adalah Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat," kata Nadia dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Kemkominfo TV, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Belum Capai Target, Begini Strategi Kemenkes Tingkatkan Testing dan Tracing

Nadia meminta semua provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan berbagai inovasi untuk memperbanyak jumlah testing.

Di sisi lain, Nadia mengatakan, testing rate nasional saat ini mencapai 2,54 per 1.000 penduduk per minggu dengan positivity rate 18,2 persen.

Sementara itu, positivity rate di DKI Jakarta, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara berada di bawah 10 persen.

"DKI Jakarta (6,4 persen), Papua Barat (5,6 persen), Maluku (8,3 persen), dan Maluku Utara (9,7 persen)," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Strategi Hidup Bersama Pandemi, Testing Tak Lagi Massal

Berdasarkan hal tersebut, Nadia meminta agar provinsi-provinsi lain dapat mengikuti jejak empat provinsi tersebut agar penurunan positivity rate menurun secara merata.

"Dengan tentunya tetap mempertahankan testing rate sesuai standar," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com