Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Seminggu Terakhir Testing Kita 130.000-140.000, Masih Sedang

Kompas.com - 16/08/2021, 06:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam sepekan terakhir jumlah pemeriksaan (testing) Covid-19 Indonesia mencapai 130.000-140.000.

Menurutnya, capaian ini masih dalam kategori sedang.

"Seminggu terakhir saya melihat angka testing kita berkisar di antara 130.000 sampai 140.000 dan untuk indikator tracing kita di antara 5 sampai 7," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disampaikan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8/2021).

"Meskipun ini masih berada di kategori sedang, tetapi saya patut mengapresiasi karena ada peningkatan," tuturnya.

Menurut Jokowi, testing harus terus diperbanyak agar segera diketahui mereka yang terpapar Covid-19 sehingga dapat segera ditangani dan tidak menularkan kepada orang lain.

"Saya juga minta dilakukan isolasi terpusat. Ini penting," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden pun menyampaikan kondisi terakhir tingkat keterisian RS atau bed occupancy rate (BOR) yang disebutnya mengalami penurunan sebagai dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Baca juga: Mengapa Orang yang Sudah Divaksin Masih Bisa Terinfeksi Covid-19?

Untuk BOR nasional, saat ini berada di angka 48,14 persen.

"Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen, di Jawa Barat 32 persen, di Jawa Tengah 38,3 persen, di Jawa Timur 52,3 persen, dan di Banten 33,4 persen," jelasnya.

Lalu di DIY 54,7 persen serta BOR di Wisma Atlet juga sudah turun di angka 19,64 persen.

"Oleh karenanya, saya minta vaksinasi harian terus dipercepat. Saat ini vaksinasi harian kita sudah mencapai 1,6 juta per hari," sebut Presiden.

Sementara itu, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan 20.813 kasus baru Covid-19 pada Minggu (15/8/2021).

Dengan demikian, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 3.854.354 kasus, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com