Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: 5,9 Juta Orang Lakukan "Screening" melalui Aplikasi PeduliLindungi, 12.459 Ditolak

Kompas.com - 23/08/2021, 23:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sebanyak 5,9 juta orang telah melakukan akses screening melalui aplikasi PeduliLindungi. Dari jumlah itu, 12.459 orang ditolak atau dilarang melakukan aktivitas.

"Secara keseluruhan masyarakat yang telah melakukan screening terhadap aplikasi PeduliLindungi telah mencapai 5,9 juta orang sampai hari kemarin. Di mana ada 12.459 orang tidak diperkenankan masuk atau melakukan aktivitas oleh sistem," ujar Luhut, dalam konferensi pers secara virtual, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Luhut Sebut Penyesuaian PPKM Berdampak pada Kenaikan Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat

Luhut menjelaskan, aplikasi PeduliLindingi telah digunakan sebagai alat screening untuk mengurangi penularan Covid-19 di tempat umum atau pusat keramaian. Misalnya, di mal, pusat perbelanjaan, tempat olahraga outdoor dan pabrik.

Ia mengatakan, aplikasi tersebut merupakan penjaga yang berguna mencegah penularan Covi-19 terjadi secara lebih cepat ke depannya.

"Sistem dan mekanisme ini sangat penting agar kita bisa menekan laju penambahan kasus pada saat aktivitas masyarakat meningkat," ungkap Luhut.

Baca juga: Cara Scan QR Code Lewat Aplikasi PeduliLindungi Sebelum Masuk Mal

Adapun pemerintah sedang melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang.

Pembukaan itu dilakukan dengan berbagai ketentuan, antara lain pengunjung wajib sudah divaksinasi Covid-19 yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin melalui aplikasi PeduliLingungi.

Selain itu, pengunjung pusat perbelanjaan atau mal juga diwajibkan memindai QR Code terlebih dahulu melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki mal.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com