Kompas.com - 23/08/2021, 21:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan terus berlaku selama pandemi masih melanda.

“Perlu kita ketahui bersama bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi,” kata Luhut, dalam konferensi pers terkait perkembangan PPKM, secara virtual, Senin (23/8/2021).

Menurut Luhut, penetapan level PPKM akan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Level PPKM akan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian/lembaga terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Berlaku setiap satu sampai dua minggu sekali berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggunya,” kata Luhut.

Baca juga: Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Selesai, Sejumlah Negara Hadapi Gelombang Ketiga

Ia berharap PPKM di semua wilayah dapat segera dikategorikan level 1 dan 2. “Pencapaian tersebut dapat terjadi jika kita semua disiplin dan bergerak bersama,” tutur dia.

Selain itu, Luhut menyampaikan, pandemi Covid-19 telah membuat setiap orang memiliki kesadaran soal kesehatan. Misalnya, kesadaran dalam melaksanakan protokol kesehatan, memperoleh layanan kesehatan dan pengobatan,

Selain itu, rasa saling peduli antarsesama juga semakin tinggi. “Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama,” kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa daerah mengalami penurunan level dalam perpanjangan PPKM hingga 30 Agustus 2021.

“Pemerintah memutuskan mulai 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 jadi level 3," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Luhut Sebut Angka Kematian Covid-19 Kembali Jadi Acuan Asesmen PPKM


Untuk Pulau Jawa dan Bali, daerah yang tadinya level 4 berkurang dari 67 kabupaten/kota berkurang menjadi 51 kabupaten/kota.

Level 3 bertambah dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota. Begitu juga level 2 yang tadinya hanya dua kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.

Sementara itu, wilayah di luar Jawa-Bali, daerah dengan level 4 berkurang dari 11 provinsi menjadi tujuh provinsi. Kemudian dari 132 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4 kini menjadi 104.

Selanjutnya, daerah yang menerapkan PPKM level 3 bertambah, dari 215 menjadi 234 kabupaten/kota. Sementara daerah level 2 bertambah dari 39 menjadi 48 kabupaten/kota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Dalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diindikasikan ke Aktivitas Terlarang

Densus 88 Dalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diindikasikan ke Aktivitas Terlarang

Nasional
Gerindra Kantongi Nama Cawapres untuk Prabowo

Gerindra Kantongi Nama Cawapres untuk Prabowo

Nasional
Kepala Bakamla Minta Jajarannya Komitmen Pertahankan Raihan Opini WTP

Kepala Bakamla Minta Jajarannya Komitmen Pertahankan Raihan Opini WTP

Nasional
Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Nasional
Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Nasional
Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Nasional
Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Nasional
Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Nasional
Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Nasional
Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan 'Event' Olahraga

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan "Event" Olahraga

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Nasional
Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Nasional
Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.