Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Minta Petugas Gencarkan Tracing Kontak Erat Covid-19 di Boyolali

Kompas.com - 22/08/2021, 15:17 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta petugas menggencarkan tracing kontak erat guna menekan kasus Covid-19 di Boyolali, Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Hadi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Boyolali, Minggu (22/8/2021).

"Tracing kontak erat harus terus dilaksanakan di Boyolali. Dari kasus konfirmasi akan dilaksanakan perawatan di isolasi terpusat, tidak di isolasi mandiri sehingga terpantau kondisi, dan obat-obatannya," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Minggu siang.

Baca juga: Panglima TNI Berharap Publik Bersatu Tekan Penularan Covid-19

Saat ini, positivity rate Covid-19 di Boyolali mencapai 24,24 persen dengan tingkat tracing kontak erat yang hanya sebesar 2,35 persen.

Menurut Hadi, untuk menghentikan laju perkembangan Covid-19, diperlukan kerja keras dan keseriusan dari setiap pihak terkait.

Ini termasuk para petugas tracing yang terdiri dari Badan Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar), Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpotdirga), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Hadi menegaskan bahwa setiap elemen masyarakat Boyolali harus serius menanggulangi Covid-19.

Baca juga: UPDATE: Tambah 1 di Kuwait, Total 5.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Menurut dia, tracing kontak erat harus terus dilakukan sekalipun sudah dalam kondisi lelah.

"Dandim dan Kapolres siapkan tim IT untuk input data kasus konfirmasi, biarkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas terus membantu petugas kesehatan dilapangan, karena saya lihat data kasus konfirmasi positif naik terus," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com