Dua Alasan Jokowi Terbitkan PP Perlindungan Khusus bagi Anak

Kompas.com - 22/08/2021, 14:43 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta,  Minggu (25/7/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap. ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres/hma/rwa ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/7/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap. ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres/hma/rwa

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengungkap alasan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Setidaknya, terdapat dua kebutuhan yang mendasari penerbitan PP Nomor 78 Tahun 2021, yakni meliputi kebutuhan sosiologis-empirik dan yuridis.

Dari perspektif sosiologis-empirik, terdapat situasi dan kondisi tertentu yang berpotensi membahayakan diri dan jiwa anak.

Baca juga: Jokowi Teken PP, Anak Korban Bencana dan Tindak Kekerasan Diberi Perlindungan Khusus

"Termasuk di antaranya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi, anak yang menjadi korban perdagangan, dan kondisi-kondisi khusus lainnya," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (22/8/2021).

Presiden, kata Jaleswari, selalu mengingatkan tentang pentingnya melindungi anak Indonesia. Sebab, di pundak anak-anak terpanggul harapan akan Indonesia maju.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam proses perlindungan anak, Jokowi juga sudah mengingatkan jajarannya agar terus memberikan pelayanan pengaduan yang mudah diakses.

Baca juga: Kawal Masa Depan, Gerakan agar Anak Korban Pandemi Tidak Kehilangan Masa Depannya

"Presiden lebih lanjut oleh karenanya mengeluarkan PP Nomor 78 Tahun 2021 untuk memastikan terdapat langkah ekstra dari pemerintah untuk melindungi anak dari situasi dan kondisi tertentu yang mengancam tumbuh kembang anak sebagai bentuk respon atas kebutuhan sosiologis-empirik tersebut," ujar Jaleswari.

Sementara, lanjut Jaleswari, dari perspektif yuridis PP Nomor 78 Tahun 2021 dapat dirunut amanat pembentukannya dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU itu mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak melalui pembentukan peraturan pemerintah.

Baca juga: Kemensos Siapkan Skema Bantuan Sosial untuk Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

Menurut Jaleswari, PP ini merupakan bentuk aksi afirmatif (affirmative action) dalam pemberian layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Nasional
UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

Nasional
Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Nasional
KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan 'Six Roll Mill' di Pabrik Gula Djatiroto

KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan "Six Roll Mill" di Pabrik Gula Djatiroto

Nasional
Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Nasional
Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Nasional
UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

Nasional
Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

Nasional
Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Nasional
Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Nasional
Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan 'Desa Antikorupsi'

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan "Desa Antikorupsi"

Nasional
HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

Nasional
Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.