Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 3 Kunci Penanganan Covid-19 Menurut Presiden Jokowi

Kompas.com - 22/08/2021, 09:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

Tingginya angka kematian juga diduga karena banyak pasien yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Dengan kondisi demikian, kata Jokowi, pelayanan fasilitas isolasi terpusat menjadi kunci menekan angka kematian.

Baca juga: Staf Khusus Sebut Jokowi Selalu Ambil Keputusan Penanganan Pandemi Berdasarkan Data Ilmiah

"Sehingga sekali lagi isolasi terpusat itu betul-betul menjadi kunci baik untuk penyebaran juga untuk menekan angka kematian. Saat dibawa ke rumah sakit kondisinya sudah berat, ini hati-hati," ujarnya

Kunci kedua yakni mempercepat vaksinasi. Jokowi memerintahkan semua pemda segera menyuntikkan stok vaksin yang dimiliki ke masyarakat.

"Saya minta seluruh bupati/wali kota kalau vaksin datang langsung habiskan secepat-cepatnya, minta lagi," ucapnya.

Jokowi mengatakan, vaksin yang datang pada bulan Agustus ini mencapai 72 juta dosis. Kemudian, pada bulan depan diperkirakan yang datang mencapai 70 juta dosis.

Jumlah tersebut bukan angka yang kecil mengingat biasanya vaksin yang datang hanya berjumlah 8-10 juta dalam satu bulan. Bahkan, sebelumnya, butuh waktu tujuh bulan untuk mendapat 68 juta dosis vaksin.

"Ini 72, 70 (juta), sehingga cepat habiskan. Jangan sampai ada stok vaksin di cold storage, bapak ibu semuanya. Segera dihabiskan," kata Jokowi.

Langkah ketiga yakni memastikan suplai obat tidak terlambat. Jika ada pasien yang masuk ke fasilitas isolasi terpusat, obat harus segera diberikan.

"Tiga ini kalau kita kerjakan, insya Allah akan semakin turun kasus-kasus," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com