Kompas.com - 21/08/2021, 09:24 WIB
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto Dok. LANKepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, pihaknya berupaya menyusun instrumen guna membantu pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Adapun instrumen tersebut diwujudkan dengan langkah-langkah fundamental melalui perumusan ke dalam metode mapping, analysis, validation, dan agenda (MAVA).

"Metode ini disusun dengan memperhatikan kendala-kendala yang dialami oleh pemda. Semoga dapat membantu pemda untuk segera mewujudkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha,” ujar Adi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/8/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka diskusi media dengan tema “Mendorong Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah Pasca UU Cipta Kerja” secara virtual, Jumat (20/8/2021).

Adi menilai, respons pemda pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada November 2021 masih perlu ditingkatkan.

Hal itu terlihat dari upaya pemda dalam menyesuaikan peraturan di daerah terhadap UU Cipta Kerja masih belum berjalan secara optimal.

“Untuk menyikapi masalah tersebut, saat ini kami sedang menyusun instrumen guna mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) terhadap UU Cipta Kerja,” ucap Adi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya menemukan beberapa kendala yang dihadapi pemda dalam melakukan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja.

Adapun beberapa kendala tersebut adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum, kurangnya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat, belum diterbitkannya peraturan teknis dari UU Cipta Kerja, serta kurangnya anggaran untuk melakukan kajian dan analisis perda dan perkada.

“Oleh karena itu, LAN merekomendasikan pemda untuk segera melakukan proses inventarisasi perda dan perkada terutama yang bersinggungan terhadap UU Cipta Kerja,” jelas Adi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

Nasional
Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Nasional
PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

Nasional
Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Nasional
Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Nasional
Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Nasional
Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Nasional
PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

Nasional
Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Nasional
Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Nasional
LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

Nasional
Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

Nasional
Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

Nasional
Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.