Kompas.com - 20/08/2021, 13:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Kabul, Afghanistan.

Hal tersebut disampaikan langsung melalui akun Twitter resmi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jumat (20/8/2021).

Retno mengatakan, pesawat yang digunakan untuk mengevakuasi tersebut adalah pesawat TNI Angkatan Udara (AU).

"Alhamdullilah, Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan dengan pesawat TNI AU," tulis Retno dalam akun Twitter-nya.

Retno menjelaskan, pesawat tersebut saat ini sudah berada di Islamabad, Pakistan untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia.

Dalam keterangan selanjutnya, pesawat yang berisi tim evakuasi membawa sejumlah orang baik dari sipil maupun staf KBRI.

"Tim evakuasi membawa 26 WNI termasuk staf KBRI, 5 warga negara Filipina, dan 2 warga negara Afghanistan (suami dari WNI dan staf lokal KBRI)," ujar dia.

Baca juga: Cerita WNI di Kabul Saat Taliban Masuk: Warga Afghanistan Berhamburan, Mobil Ngebut Tak Beraturan

Sebelumnya, rencana evakuasi WNI dari Afghanistan muncul menyusul kelompok Taliban yang kembali menguasai negara tersebut.

Pada Rabu (18/8/2021), muncul informasi di media sosial tentang disiapkannya pesawat yang dinarasikan akan digunakan menjemput WNI di Afghanistan.

Dalam sebuah akun Twitter bernama @indoflyer, diinformasikan bahwa sebuah pesawat dari Batik Air akan melakukan penjemputan ke Afghanistan pada 19 Agustus 2021.

"A320neo Batik Air PK-BDF akan terbang ke Kabul Afganistan 19 Agustus 2021 untuk menjemput WNI yang ada di sana," demikian cuitan akun tersebut.

Dalam unggahannya, akun itu juga menyertakan grafis dari situs Flightradar24 yang menunjukkan pesawat akan terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 1.40 dini hari menuju ke Kabul, Afghanistan yang diperkirakan tiba pukul 9 pagi.

Baca juga: Soal Evakuasi WNI dari Afghanistan, Jubir Kemenlu: Tidak Sederhana

Namun saat itu belum ada informasi resmi yang dikeluarkan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengaku tidak bisa mengonfirmasi informasi tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa penetapan waktu evakuasi harus dipertimbangkan dengan matang.

"Tidak sederhana penetapan waktu untuk evakuasi. Benar-benar harus diperhitungkan berbagai hal," ujar Faizasyah kepada Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Nasional
Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Nasional
Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Nasional
Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Nasional
Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Nasional
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.