Komnas HAM Sebut Proses Pengusulan TWK oleh Pimpinan KPK Tak Lazim

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, ada dugaan pelanggaran dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Salah satunya terkait penyusunan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan tersebut merupakan dasar pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status kepegawaian.

"Asesmen TWK dan bekerja sama dengan BKN dapat dipahami sebagai bentuk perhatian lebih dan serius dibandingkan substansi pembahasan lain dalam draf perkom, sebagai proses yang tidak lazim, tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Komnas HAM: Diduga TWK Jadi Upaya Singkirkan Pegawai KPK Tertentu dengan Stigma Taliban

Berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM menemukan bahwa klausul TWK dimunculkan oleh pimpinan KPK dalam beberapa pertemuan internal untuk dimasukkan ke draf Perkom di akhir waktu, sebelum harmonisasi final dan pengesahan.

Kemudian, TWK juga ditegaskan dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 Januari 2021 yang dihadiri oleh menteri dan pimpinan lembaga terkait.

"Dalam rapat harmonisasi itu disepakati klausul asesmen TWK yang bekerja sama dengan BKN di dalam Pasal 5 Ayat (4) draf final rancangan perkom," kata Anam.

"Meskipun, rapat harmonisasi dihadiri oleh pimpinan kementerian atau lembaga, namun berita acara pengharmonisasiannya ditandatangani hanya oleh staf," tutur dia.

Adapun Komnas HAM menyatakan ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK, antara lain, hak atas keadilan dan kepastian hukum.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: 11 Pelanggaran HAM yang Ditemukan Komnas HAM Terkait TWK Pegawai KPK

Presiden Jokowi selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan pejabat pembina kepegawaian tertinggi diminta mengambil alih seluruh proses TWK pegawai KPK.

Kemudian, Komnas HAM merekomendasikan Presiden Jokowi untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi ASN.

Hal itu, menurut Taufan juga dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.

Selain itu, hal itu juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 70/PUU-XVII/2019. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pengalihan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun.

"Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian konstitusi," ujar Taufan.