Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X Sebut Peringatan Kemerdekaan Harus Jadi Momentum Pembukaan Sekolah

Kompas.com - 16/08/2021, 14:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 harus dijadikan momentum pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM).

"Saya menilai, saat ini berbagai persyaratan untuk membuka sekolah sudah terpenuhi. Mulai dari tren penurunan kasus Covid-19, kian banyaknya guru dan siswa yang menjadi sasaran vaksin, hingga ancaman learning loss yang kian dalam," kata Huda dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).

"Maka, bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan, maka sudah selayaknya sekolah-sekolah juga bisa dibuka kembali," sambung dia.

Baca juga: Senin Depan, PTM Mulai Dilaksanakan di Magetan, Ini Aturannya

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, PTM saat ini sangat mendesak untuk dilakukan.

Hampir semua kalangan, kata dia, sepakat jika pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama satu setengah tahun terakhir tidak berjalan optimal.

"Penyampaian materi pelajaran mungkin bisa disampaikan dengan baik, namun ada masalah di level pengembangan karakter peserta didik jika PJJ terus dilakukan," tutur dia.

Huda mengatakan, Komisi X sepakat dengan pandangan baik dari MPR maupun DPD jika pelaksanaan PJJ tidak berjalan optimal sehingga memunculkan berbagai dampak negatif dari sisi akademis, pengembangan karakter, maupun aspek sosial bagi peserta didik.

Ia mengatakan, mayoritas orang tua siswa juga berharap agar PTM di sekolah segera dilaksanakan.

Baca juga: Kemendikbud-Ristek: Sekolah Tatap Muka Terbatas Bisa Dibuka di Wilayah PPKM Level 1-3

Menurut Huda, mayoritas orang tua memastikan bahwa PJJ yang terus dilakukan akan memberikan dampak bagi pengembangan mental dan spiritual anak-anak.

"Minimnya interaksi peserta didik dengan kawan-kawan maupun lingkungan sekolah membuat anak-anak terjebak pada kebiasaan baru yang bersifat negatif seperti main game online secara berlebihan atau kian tergerusnya kecerdasan emosional mereka. Situasi ini harus diakui telah memunculkan darurat pendidikan bagi bangsa kita," imbuh dia.

Kendati demikian, Huda mengakui bahwa PJJ memberikan dampak positif berupa lompatan stakeholders pendidikan Indonesia untuk akrab dengan teknologi informasi.

Namun, situasi secara umum belum memungkinkan jika lompatan tersebut menjadi legitimasi untuk membawa ekosistem pendidikan di Tanah Air berbasis sepenuhnya terhadap teknologi informasi.

"Kendala di lapangan akan begitu kompleks jika konsep pendidikan kita full berbasis teknologi informasi. Masih banyak PR jika sepenuhnya mengarah ke sana. Mulai dari belum meratanya akses internet, minimnya literasi digital hingga ketiadaan gawai dari peserta didik," jelasnya.

Baca juga: Kemendikbud Ristek: Sekolah Tatap Muka Terbatas Harus Kedepankan Prinsip Kehati-hatian

Atas hal tersebut, Huda mengusulkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mematangkan konsep hybrid learning sebagai langkah awal pembukaan sekolah.

Dengan konsep itu, menurutnya, siswa akan bisa merasakan pembelajaran tatap muka sekaligus tetap belajar online.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com