KILAS

BP2MI Gandeng BNI dan Jasindo untuk Permudah Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia

Kompas.com - 15/08/2021, 11:00 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bersama Menteri BUMN Erick Thohir menyaksikan kesepakatan antara Jasindo dan BNI dalam launching pembebasan biaya bagi pekerja migran melalui KUR dan KTA, Kamis (12/8/2021). DOK. Humas BP2MIKepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bersama Menteri BUMN Erick Thohir menyaksikan kesepakatan antara Jasindo dan BNI dalam launching pembebasan biaya bagi pekerja migran melalui KUR dan KTA, Kamis (12/8/2021).

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berupaya untuk melindungi hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen negara terkait pelindungan dan penempatan PMI.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BP2MI menjalin kolaborasi dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) pada Kamis (12/8/2021).

“Selama ini (banyak) PMI terjerat pinjaman pada sindikat ilegal dengan sistem ijon, yakni bunga yang besar. Mereka mencekik PMI dengan bunga pinjaman sebesar 28,8 persen yang difasilitasi koperasi simpan pinjam (KSP),” kata Benny dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (15/8/2021).

Baca juga: Menaker Ida: Pekerja Migran Indonesia Bukan Obyek, tapi Subyek Penempatan

Oleh karena itu, lanjutnya, BP2MI bersama BNI dan Jasindo menginisiasi kredit tanpa agunan (KTA) yang difokuskan untuk modal bekerja sebelum PMI berangkat ke negara tujuan penempatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dengan kemitraan ini, PMI hanya diberikan bunga pinjaman sebesar 11 persen. Artinya, dari skema ini saja, sekitar 17 persen diambil oleh para sindikat ijon. Selain KTA, negara juga memberikan opsi lain melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga ringan sebesar 6 persen. Ini akan meringankan PMI meraih mimpi indah mereka,” kata Benny.

Harga diri bangsa, lanjutnya, ada pada pekerja migran. Istilah “say goodbye kepada para rentenir” merupakan kata-kata paling tepat untuk menggambarkan selesainya pesta pora sindikat yang selama ini menari di atas penderitaan PMI.

“Kebijakan tersebut akan menjauhkan mereka dari eksploitasi, baik fisik, seksual, jam kerja melebihi batas ketentuan, maupun perlakuan yang tidak manusiawi lain,” jelas Benny.

Baca juga: Kepala BP2MI: Negara Harus Menghargai Peran Pekerja Migran Indonesia

Selain itu, kebijakan bantuan tersebut sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam memberikan modal bekerja. Dengan modal itu, PMI tidak harus lagi terpaksa menjual harta benda keluarga untuk bekerja dan tidak terjebak pinjaman pihak ketiga (rentenir) yang bunganya jauh di atas kewajaran.

Saat ini, BP2MI juga sedang berjuang mempermudah persyaratan PMI menggunakan layanan tersebut. Caranya, dengan merevisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR terkait PMI.

“Dahulu, KUR diberikan di akhir tahapan proses penempatan, yaitu menjelang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) berangkat. Padahal, kebutuhan PMI timbulnya di awal, jauh sebelum keberangkatan,” ujar Benny.

Kini, KUR diberikan di awal sehingga tepat waktu dalam membantu PMI untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat. Jumlahnya pun diberikan sesuai dengan kebutuhan CPMI.

Baca juga: Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Selain program KTA dan KUR, BP2MI bekerja sama dengan Jasindo untuk menghadirkan Asuransi Merah Putih. Asuransi ini untuk menghindari PMI berhubungan dengan debt collector yang biasanya menggunakan keluarga sebagai jaminan.

“Untuk mengurus asuransi tersebut, PMI cukup menyiapkan kartu tanda penduduk (KTP), pas foto, dan rekomendasi dari unit pelaksana teknis (UPT) di 23 UPT BP2MI yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami tidak akan menyerah kepada para rentenir. Kami akan mengatasi praktik ijon dan renten yang mencekik PMI,” kata Benny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob Akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob Akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Nasional
Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Nasional
Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Nasional
Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.