Wapres: Rendahnya Literasi Timbulkan Persepsi Keliru soal Wakaf

Kompas.com - 13/08/2021, 14:02 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri  milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-46 yang digelar secara daring, Senin (26/7/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-46 yang digelar secara daring, Senin (26/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, rendahnya literasi tentang wakaf menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

Oleh karena itu, dia pun ingin meluruskan persepsi yang tidak tepat itu.

"Rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf, tidak hanya berdampak pada rendahnya realisasi wakaf, tetapi juga menyebabkan timbulnya persepsi keliru tentang wakaf," kata Ma'ruf di acara pencanangan Gerakan Sadar Wakaf bertajuk Riau Berwakaf secara virtual, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Wapres: Wakaf Berperan dalam Pembangunan Negara, Salah Satunya Pembangunan Monas

Dalam hal peningkatan listerasi wakaf, kata dia, Indeks literasi wakaf (ILW) yang dirilis Kementerian Agama pada 2020 menyebutkan literasi masyarakat Indonesia berada dalam kategori rendah.

Ma'ruf mengatakan, sebagian besar persepsi wakaf masyarakat Indonesia masih bersifat tradisional.

Wakaf masih dianggap hanya berorientasi pada aset seperti tanah, gedung sehingga hanya dilakukan oleh golongan orang tua dan golongan berada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masyarakat perlu memahami bahwa wakaf bersumber dari masyarakat dan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Pemerintah, kata Ma'ruf berperan untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong kemajuan pelaksanaan wakaf tersebut.

Dengan demikian sosialiasi yang lebih gencar pun perlu dilakukan terutama kepada generasi muda.

"Dalam rangka memperoleh kemanfaatan wakaf yang lebih besar, praktik wakaf mulai bergeser dari yang awalnya hanya harta dan benda tidak bergerak, kini bisa dilakukan melalui benda yang dinilai lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi, yaitu wakaf uang," kata dia.

Apalagi, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021 lalu oleh Presiden Joko Widodo.

Ma'ruf mengatakan, wakaf uang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia.

Baca juga: Wapres Sebut Tiga Hal Utama untuk Optimalisasi Gerakan Wakaf

Sebab pada tahun 2018 Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan, potensi wakaf uang nasional diperkirakan dapat mencapai Rp 180 triliun per tahun.

"Namun realisasi wakaf uang masih jauh dari angka yang diproyeksikan sehingga diperlukan usaha-usaha yang lebih optimal dan Gerakan Riau Berwakaf diharapkan dapat mendukung capaian potensi tersebut," ucap dia.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan literasi wakaf agar realisasi wakaf lebih banyak lagi dan dapat memberi manfaat yang juga tak kalah banyaknya bagi masyarakat lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob Akibat Perkara Rokok Selesai Secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob Akibat Perkara Rokok Selesai Secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Nasional
Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Nasional
Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Nasional
Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
HUT Ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT Ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.