Kompas.com - 10/08/2021, 10:37 WIB
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meninjau lokasi pembangunan Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulogadung                     Dok Humas Gojek Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meninjau lokasi pembangunan Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulogadung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Presiden Joko Widodo tetap menjadi panglima tertinggi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ia dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bekerja atas perintah presiden.

"Presiden yang menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini, sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga," kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (9/8/2021).

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Luhut: Kita Mungkin Hidup Bertahun-tahun ke Depan dengan Masker

Penanganan pandemi di Tanah Air dilakukan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM dibagi menjadi wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali.

Luhut sendiri diberi tugas sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali. Sementara itu, PPKM luar Jawa-Bali dipimpin oleh Menko Airlangga.

Menurut Luhut, strategi tersebut sudah tepat karena presiden tetap menjadi pemimpin tertinggi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak mungkin satu komando untuk semua itu, karena itu melihat luas rentan kendalinya," ujar dia. 

Luhut mengatakan, penanganan di luar Jawa-Bali tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan pengendalian di Jawa-Bali.

Sebab, kata dia, tantangan di luar Jawa-Bali lebih besar dari tantangan di dalam Jawa-Bali. Misalnya saja terkait dukungan infrastruktur kesehatan.

"Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi di seluruh Indonesia," kata Luhut.

Baca juga: Luhut: Jokowi Selalu Awasi Proses Penanganan Pandemi

PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali berlaku di 71 kabupaten/kota. Sementara, di luar Jawa-Bali diterapkan di 45 daerah.

PPKM Level 4 di Jawa-Bali berlaku selama satu minggu atau 10-16 Agustus 2021. Sementara, di luar Jawa-Bali PPKM Level 4 berlaku selama dua minggu yakni 10-23 Agustus 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.