Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persepsi Masyarakat Terkait Peningkatan Korupsi Harus Jadi Alarm bagi Pemerintah

Kompas.com - 09/08/2021, 15:16 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 60 persen responden menganggap ada peningkatan kasus korupsi dalam dua tahun terakhir.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, hal itu merupakan konsekuensi dari ketidakjelasan arah pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Adnan berpandangan, persepsi masyarakat melalui hasil survei tersebut seharusnya menjadi tanda bahaya bagi pemerintah.

"Ini alarm berbahaya, karena dari sudut pandang ekonomi, investasi juga akan tumbuh jika ada kepercayaan besar dari para investor terhadap kinerja pemberantasan korupsi," ujar Adnan kepada Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Adnan mengatakan, persepsi masyarakat terkait meningkatkan korupsi juga tak bisa dilepaskan dari isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Misalnya, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tak kunjung usai.

Kemudian perbedaan pendapat antara pimpinan KPK dengan Ombudsman terkait malaadministrasi dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN)

Selain itu, Adnan juga menyoroti pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terkait penunjukkan mantan terpidana kasus korupsi sebagai komisaris BUMN.

"Dan jangan lupa pelemahan KPK yang mahahebat terjadi terus menerus, dan tidak ada sikap tegas dari Presiden untuk menghentikan pelemahan KPK," kata Adnan.

Baca juga: Pusako Kritik Peraturan Pimpinan KPK soal Biaya Perjalanan Dinas Pegawai

"Pendek kata, pemberantasan korupsi di Indonesia luluh lantak oleh kepentingan politik jangka pendek," sebutnya.

Adapun survei LSI melibatkan 1.200 responden di empat provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Hasilnya, 58 persen warga pedesaan dan 62 persen warga perkotaan menganggap tingkat korupsi meningkat.

Metode survei menggunakan simple random sampling yang memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang dari 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com