Jadi Tersangka Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi, Paut Syakarin Ditahan KPK

Kompas.com - 08/08/2021, 19:37 WIB
Tersangka dari pihak swasta Paut Syakarin (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka dirinya yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto(kiri) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/8/2021). KPK menetapkan Paut Syakarin sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp. ANTARAFOTO/Indrianto Eko SuwarsoTersangka dari pihak swasta Paut Syakarin (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka dirinya yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto(kiri) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/8/2021). KPK menetapkan Paut Syakarin sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan seorang pihak swasta bernama Paut Syakarin. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2017-2018.

Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Paut akan ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, KPK menahan tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 8 Agustus 2021 sampai 27 Agustus 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur,” kata Setyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: KPK Tetapkan 1 Tersangka dari Pihak Swasta Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Dalam rangka pencegahan Covid-19, Paut akan diisolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1 sebagai pemenuhan protokol kesehatan di lingkungan Rutan KPK.

Selain itu, KPK juga turut menyita Rp 8,075 miliar dari Paut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi suap DPRD ini, KPK telah dilakukan penyitaan uang dengan jumlah sekitar Rp 8,075 miliar,” ucap dia.

Paut Syakarin disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 28 November 2017. KPK mengungkap praktik uang “ketok palu” tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Baca juga: KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 22 tersangka, terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Para tersangka tersebut yakni, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saifudin.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

Nasional
UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

Nasional
UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

Nasional
Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Nasional
Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Nasional
BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

Nasional
Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Nasional
Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Nasional
Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.