Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2045 Indonesia Diprediksi Jadi Negara Kuat, Rekonsolidasi Dinilai Penting Dilakukan

Kompas.com - 07/08/2021, 12:49 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra menilai, bangsa Indonesia mengalami banyak kemunduran dalam berbagai aspek menjelang 100 tahun kemerdekaan.

Padahal, kata dia, sejumlah lembaga survei internasional telah memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara terkuat di dunia. 

"Tahun 2045 nanti 100 tahun, pernah diprediksikan oleh berbagai lembaga internasional yang kredibel Indonesia akan menjadi negara ke-4 atau ke-5 terbesar, terkuat ekonominya di dunia," kata Azra dalam Peluncuran dan Bincang Buku Negara Bangsa di Simpang Jalan pada Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Azyumardi Azra: Ini Lebih dari Pembangkangan

Akan tetapi, menurut dia, pandemi Covid-19 telah menimbulkan setback atau kemunduran dalam berbagai hal termasuk di dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, kata Azra, misalnya hubungan antara pejabat dengan publik.

"Misalnya mengenai komunikasi yang macet, istilah-istilah yang terus berubah, PSBB, PPKM dan seterusnya, yang membuat masyarakat juga kebingungan, komunikasinya enggak jalan," kata dia.

"Jadi ini masalah-masalah yang kita hadapi, kalau kita masih tetap optimis menjelang 2045 maka ada beberapa prasarat yang juga sudah banyak dikemukakan," ucap Azra.

Baca juga: BKN Sebut 51 Pegawai KPK Tak Bisa Dibenahi, Azyumardi Azra: Memang Anda Tuhan?

Menurut Guru Besar bidang antikorupsi ini, salah satu aspek yang harus dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi tahun 2045 adalah rekonsolidasi dalam berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya.

Rekonsoludasi itu, kata dia, dilakukan dengan tujuan menciptakan kembali keseimbangan kelembagaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kekuasaan eksekutif di Indonesia, menurut dia, saat ini terlalu kuat. Hal itu, terjadi akibat adanya dukungan suatu koalisi politik di DPR yang begitu besar.

"Kita seolah kembali ke zaman Orde Baru, di mana eksekutif itu terlalu kuat ya, itu kan dulu yang dikritik waktu zaman Pak Harto," ucap Azra.

Baca juga: Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Akibatnya, terjadi perubahan-perubahan Undang-undang yang membuat gaduh Tanah Air. Misalnya, perubahan UU Minerba dan UU KPK.

"Sehingga kemudian, hampir tidak ada lagi check and balance, tidak ada lagi koreksi, apapun yang dinginkan eksekutif itu tidak ada yang bisa ditolak," ujar Azra.

"Jadi kita memerlukan rekonsolidasi demokrasi kita menjelang 2045 nanti, maka kita harus membuat kembali ekuilibrium yang membuat lembaga-lembaga itu bisa bekerja dengan baik dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com