Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta pemerintah untuk mampu mengatasi persoalan kurangnya stok vaksin di sejumlah daerah.

Dalam hal tersebut, pemerintah pusat diminta perlu memastikan mulai dari stok vaksin hingga distribusinya cepat sampai ke daerah.

"Untuk pemerintah pusat, harus secara cepat dan lugas dalam mendapatkan stok vaksin, serta pemerataan distribusi vaksin ke setiap daerah harus nyata dilakukan," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/8/2021).

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons banyaknya keluhan kekurangan vaksin di sejumlah daerah.

Baca juga: Pemkot Jakarta Selatan Sebut Pekerja Wajib Vaksin demi Perlindungan Kesehatan

Terkait keluhan kurangnya stok vaksin, Alifudin mengaku hal serupa juga terjadi di daerah pemilihannya (dapil) Kalimantan Barat I.

Hal itu diketahuinya saat mengunjungi masyarakat selama masa reses DPR kali ini.

"Di dapil saya Kalimantan Barat 1, sama kekurangan stok vaksin. Jadi, stok yang sekarang belum mencukupi, walaupun hari ini baru datang lagi stok vaksin dari pemerintah pusat," jelasnya.

Alifudin mengungkapkan, target vaksinasi di dapilnya juga masih sangat jauh untuk terpenuhi.

Ia pun membeberkan target vaksinasi di dapilnya yaitu 3.872.477 orang.

"Namun baru sampai 800.000 orang yang divaksin. Maka, kurang lebih masih jauh dari target," ucapnya.

"Jadi daerah dapil kami masih kekurangan stok vaksin," tambah dia.Kendati demikian, diakuinya bahwa proses vaksinasi di dapilnya sudah berjalan baik.

Hal itu tercermin dari sudah tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Namun, masih ada pula sejumlah masyarakat yang belum mengetahui pentingnya vaksin sehingga enggan mengikuti kegiatan tersebut.

"Maka pemerintah tetap perlu menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin, meski di sejumlah tempat, masyarakat sangat antusias untuk ikut vaksin," tutur dia.

Lebih lanjut, Alifudin mengingatkan pemerintah pusat agar menggencarkan vaksinasi secara merata di seluruh Indonesia.

Dalam hal tersebut, pemerintah diminta tidak hanya melakukan vaksinasi terpusat di Pulau Jawa.

"Jangan hanya di Pulau Jawa, atau dikelola juga oleh pemerintah pusat saja stok yang banyaknya. Daerah juga perlu melakukan vaksinasi," pesan Alifudin.

Atas kendala kekurangan vaksin di dapilnya, Alifudin mengaku akan terus berkomunikasi kepada Menteri Kesehatan untuk mendorong keberadaan vaksin di daerah.

Ia mengaku bakal mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR untuk mendorong hal tersebut.

Selain itu, Alfiudin menaruh harapan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pendataan daerah mana saja yang mengalami kekurangan vaksin.

"Kemendagri diharap bisa membuat aturan tegas ke setiap daerah untuk mendata stok vaksin di masing masing daerah. Ada berapa banyak yang sudah divaksin. Ini agar kekurangan stok di daerah bisa dipersiapkan oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah daerah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang mulai menipis.

Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini. Ia mengatakan, sejak Januari sampai Juli 2021 mereka hanya mendapatkan sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Covid-19. Dari total jumlah tersebut hanya tersisa 100.000 dosis untuk tahap kedua.

Baca juga: Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengeluhkan kurangnya stok vaksin yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Kurangnya stok vaksin mengakibatkan jumlah cakupan vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah.

Ganjar mengatakan, suntikan vaksin dosis pertama di Jawa Tengah baru sebesar 16,16 persen dan dosis kedua 8,28 persen.

"Saya laporkan Pak Wapres, masyarakat ini di Jawa Tengah berebut untuk divaksin. Kawan-kawan Bupati/Walikota itu semua rindu vaksin," kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (24/7/2021).