Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Dipulangkan, 60 Orang Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Divaksin Covid-19

Kompas.com - 02/08/2021, 18:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 60 orang pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) kelompok rentan yang dipulangkan dari Malaysia ke Tanah Air mendapatkan vaksinasi Covid-19 di tempat karantina.

Sebanyak 60 orang PMIB ini adalah yang dipulangkan dari Malaysia pada masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan, vaksinasi tersebut dilakukan agar para PMIB tersebut dapat segera dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

"Vaksinasi bagi 60 orang PMIB ini menjadi awal bagi pemerintah untuk melakukannya kepada kurang lebih 7.200 PMIB dari Malaysia yang akan dipulangkan," kata Femmy dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Senin (2/8/2021).

Baca juga: 7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

Femmy mengatakan, dalam vaksinasi Covid-19 bagi PMIB tersebut akan tetap disediakan nomor induk kependudukan (NIK) bagi mereka yang belum memilikinya.

Dengan demikian pelaksanaan vaksinasi terhadap para PMIB itu pun memerlukan kerja sama dan gotong royong dengan kementerian atau lembaga terkait.

Femmy mengatakan, saat ini pemerintah telah memulangkan sebanyak 339 orang PMIB dari Malaysia yang dilakukan secara bertahap dari total 7.200 PMIB.

Sebagai upaya perlindungan mereka dan memastikan mereka pulang ke daerahnya, maka pemerintah pun memfasilitasi vaksinasi Covid-19 tersebut di beberapa titik.

"Vaksinasi bagi PMIB ini dilaksanakan untuk memastikan mereka bisa pulang ke daerah asalnya dalam keadaan aman," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Akan Pulangkan 63 Pekerja Migran Kelompok Rentan dari Malaysia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com