Panglima TNI Minta Warga Alami Demam Segera Periksa ke Puskesmas

Kompas.com - 02/08/2021, 16:35 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat melakukan peninjauan di Puskesmas Polowijen, Malang, Jawa Timur, Senin (2/8/2021). Puspen Mabes TNIPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat melakukan peninjauan di Puskesmas Polowijen, Malang, Jawa Timur, Senin (2/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta masyarakat langsung memeriksakan diri ke puskesmas terdekat apabila merasakan demam.

Hal itu disampaikan Hadi saat melakukan peninjauan di Puskesmas Polowijen, Malang, Jawa Timur, Senin (2/8/2021).

"Dulu kalau kita masuk angin yang kita lakukan adalah kerokan. Sekarang kebiasaan baru kita begitu badan kita terasa greges maka yang kita lakukan adalah segera ke puskesmas untuk diperiksa dan bila kita dinyatakan positif harus melaksanakan isolasi tepusat atau isoman," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Senin.

Baca juga: Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Menurutnya, pemeriksaan di puskesmas setiap mengalami demam harus menjadi kebiasaan baru saat ini.

Untuk itu, Hadi mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan tersebut.

Di samping itu, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan selalu menerapkan protokol kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masker cukup ampuh untuk melindungi diri dari paparan Covid-19, oleh sebab itu saya mengimbau masyarakat semangat untuk menggunakan masker, karena 95 persen kita akan terlindungi kalau menggunakan masker," katanya.

Selain itu, Hadi juga menyampaikan bahwa jika ada warga yang terkonfirmasi Covid-19, para Babinsa sebagai tenaga tracer harus segera melakukan tracing kontak erat kepada 15 orang terdekat.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Buat SKCK di Kota Tangerang

Selain itu, petugas tracer tersebut juga akan melaksanakan swab antigen, kemudian mendorong isolasi mandiri selama lima hari.

Setelah itu, warga yang menjalani isolasi mandiri melalui swab PCR. Jika masih positif kembali melaksanakan isolasi mandiri.

"Prosedurnya betul dilakukan Isolasi mandiri 14 hari, setelah 14 hari dilaksanakan tes PCR ulang. Tapi sebetulnya kalau positif begini, dokter-dokter sudah tahu kalau dia OTG ringan, sedang atau berat," katanya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.