Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti bahayanya kebijakan diskriminasi terkait vaksin Covid-19 yang digunakan sebagai syarat perjalanan.

Hal ini disampaikan Retno dalam kegiatan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-54 yang diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (2/8/2021).

"Indonesia mengingatkan bahayanya kebijakan diskriminasi terhadap jenis vaksin yang digunakan oleh negara dunia, sebagai syarat dalam perjalanan," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Senin.

Baca juga: Greysia/Apriyani Raih Medali Emas, Menlu: Kita Semua Bangga dengan Raihan Ini

Retno menegaskan, pengakuan terhadap vaksin Covid-19 semestinya harus mengikuti rujukan dari World Health Organization (WHO).

"Indonesia mengingatkan bahwa pengakuan terhadap vaksin hendaknya selalu menggunakan referensi yang diberikan oleh WHO," ujar Retno.

Retno juga mengatakan, Indonesia telah memberikan kontribusi dalam Covid-19 ASEAN Response Fund.

Lebih lanjut, ia mengatakan, perlunya percepatan vaksinasi Covid-19 di negara-negara ASEAN melalui pengaturan dose-sharing mechanism.

"Perlunya dijajaki kemungkinan pengaturan atau dose-sharing mechanism untuk mmpercepat vaksinasi di negara-negara ASEAN," ucap Retno.

Baca juga: Menlu: Kasus Covid-19 Dunia Naik 12 Persen, Varian Delta Tersebar di 111 Negara

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga menyampaikan pandangan terkait tindak lanjut dari ASEAN Leaders’ Meeting (ALM).

Salah satu isu yang disorot adalah implementasi 5 Point of Consensus terkait situasi di Myanmar.

Ia mengatakan, Indonesia berharap Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukkan Special Envoy.

"Indonesia juga menekankan di saat yang sama kita tidak boleh diam membiarkan penderitaan rakyat Myanmar. Mereka saat ini memerlukan bantuan kemanusiaan," ucap Retno.

Baca juga: Menlu RI Dorong Rusia Prioritaskan ASEAN sebagai Penerima Vaksin Covid-19