Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Kompas.com - 02/08/2021, 16:03 WIB
Indonesian Foreign Ministr Retno Marsudi speaks during a virtual informal meeting with foreign ministers and representatives of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), in Jakarta, (2/3/2021) ReutersIndonesian Foreign Ministr Retno Marsudi speaks during a virtual informal meeting with foreign ministers and representatives of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), in Jakarta, (2/3/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti kegiatan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-54 di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (2/8/2021).

Menurut Retno, kegiatan itu banyak diwarnai pembahasan dari hasil ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) sebelumnya, yaitu mengenai implementasi 5 point of consensus terkait Myanmar.

Retno menyampaikan sudah 100 hari berlalu sejak kegiatan ALM di Jakarta, namun masih belum ada perkembangan signifikan dari 5 points of consensus.

"Saya secara terus terang menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi 5 points of consensus," ucap Retno dalam konferensi virtual, Senin.

Baca juga: Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Ia berharap, Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN terkait penunjukkan special envoy terkait konflik di Myanmar.

Lebih lanjut, ia mendesak special envoy harus bisa segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, special envoy juga harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh baik terkait pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugasnya di Myanmar.

"Indonesia mengharapkan bahwa pertemuan AMM ini dapat memutuskan menegenai penunjukan spesial envoy sesuai usulan ASEAN berserta mandatnya yang jelas," ujar Retno.

Baca juga: Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

"Serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh pada special envoy untuk menjalankan tugasnya," kata dia.

Selain itu, Indonesia pun mendesak agar implementasi 5 points of consensus lainnya dapat segera dilakukan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.