Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Kompas.com - 02/08/2021, 16:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti kegiatan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-54 di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (2/8/2021).

Menurut Retno, kegiatan itu banyak diwarnai pembahasan dari hasil ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) sebelumnya, yaitu mengenai implementasi 5 point of consensus terkait Myanmar.

Retno menyampaikan sudah 100 hari berlalu sejak kegiatan ALM di Jakarta, namun masih belum ada perkembangan signifikan dari 5 points of consensus.

"Saya secara terus terang menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi 5 points of consensus," ucap Retno dalam konferensi virtual, Senin.

Baca juga: Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Ia berharap, Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN terkait penunjukkan special envoy terkait konflik di Myanmar.

Lebih lanjut, ia mendesak special envoy harus bisa segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN.

Selain itu, special envoy juga harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh baik terkait pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugasnya di Myanmar.

"Indonesia mengharapkan bahwa pertemuan AMM ini dapat memutuskan menegenai penunjukan spesial envoy sesuai usulan ASEAN berserta mandatnya yang jelas," ujar Retno.

Baca juga: Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

"Serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh pada special envoy untuk menjalankan tugasnya," kata dia.

Selain itu, Indonesia pun mendesak agar implementasi 5 points of consensus lainnya dapat segera dilakukan.

Sebab, Retno menilai, adanya implementasi 5 points of consensus yang terus terhambat tidak akan membawa kebaikan bagi ASEAN.

"Oleh karenanya sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang decisive," kata Retno.

Baca juga: Menlu Retno: Pemulihan Demokrasi di Myanmar Harus Jadi Prioritas Utama

Selain itu, ia mengingatkan agar semua peserta rapat tidak boleh diam dan membiarkan penderitaan rakyat Myanmar yang memerlukan bantuan kemanusiaan.

Retno juga menekankan, apabila pertemuan ini gagal memastikan tonda lanjut konkrit dari implementasi 5 points of consensus, maka Indonesia mengusulkan agar isu ini dikembalikan kepada para pimpinan ASEAN.

"Jika tidak terjadi implementasi maka isu ini harus dilaporkan kembali kepada para pemimpin ASEAN untuk mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ASEAN sesuai dengan piagam ASEAN," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com