Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendorong pemerintah untuk segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan.

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi keterlambatan pencairan insentif karena tenaga kesehatan sudah banyak berkorban selama pandemi Covid-19 yang telah berlansung lebih dari satu tahun.

"Jangan ada lagi keterlambatan. Bahkan secara personal saya sering menyampaikan, nakes kita sudah banyak berkorban. Oleh karena itu, apa yang menjadi hak mereka juga jangan ditahan-tahan," kata Netty saat dihubungi, Kammis (29/7/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan yang berhubungan langsung dengan pasien Covid-19.

Dengan demikian, potensi penularan terhadap para tenaga kesehatan sangat tinggi, bahkan sudah ada lebih dari 1.000 orang tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi.

Baca juga: Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

"Jadi, pekerjaan ini sangat berisiko. Sangat disayangkan kalau insentif yang benar-benar menjadi hak mereka justru cairnya lambat," ujar Netty.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai ada tenaga kesehatan yang terpaska mengundurkan diri karena insentifnya tidak dibayar oleh pemerintah.

"Ini akan jadi catatan yang buruk bagi penanganan pandemi di Tanah Air," kata Netty.

Dari sejumlah daerah dilaporkan, realisasi insentif bagi tenaga kesehatan masih rendah, antara lain di Nganjuk dan Cirebon.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Heni Rochtanti mengakui, isentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di RSUD Kertosono dan Nganjuk belum dibayarkan sejak September 2020.

“Kalau (insentif nakes) di rumah sakit itu infonya September sampai Desember (2020) yang belum,” jelas Heni saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Cirebon, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan di daerah tersebut segera ditingkatkan.

"Menjadi catatan penting, insentif tenaga kesehatan, tolong ditingkatkan karena baru 16 persen lebih," kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Tito mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki alokasi anggaran insentif tenaga kesehatan sekitar Rp 51,89 miliar, namun yang terealisasi baru 16,73 persen.