Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Kompas.com - 29/07/2021, 15:26 WIB
Ilustrasi tenaga kesehatan (nakes), tenaga medis, pekerja medis. Garda depan penanganan Covid-19. SHUTTERSTOCK/ELDAR NURKOVICIlustrasi tenaga kesehatan (nakes), tenaga medis, pekerja medis. Garda depan penanganan Covid-19.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendorong pemerintah untuk segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan.

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi keterlambatan pencairan insentif karena tenaga kesehatan sudah banyak berkorban selama pandemi Covid-19 yang telah berlansung lebih dari satu tahun.

"Jangan ada lagi keterlambatan. Bahkan secara personal saya sering menyampaikan, nakes kita sudah banyak berkorban. Oleh karena itu, apa yang menjadi hak mereka juga jangan ditahan-tahan," kata Netty saat dihubungi, Kammis (29/7/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan yang berhubungan langsung dengan pasien Covid-19.

Dengan demikian, potensi penularan terhadap para tenaga kesehatan sangat tinggi, bahkan sudah ada lebih dari 1.000 orang tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi.

Baca juga: Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, pekerjaan ini sangat berisiko. Sangat disayangkan kalau insentif yang benar-benar menjadi hak mereka justru cairnya lambat," ujar Netty.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai ada tenaga kesehatan yang terpaska mengundurkan diri karena insentifnya tidak dibayar oleh pemerintah.

"Ini akan jadi catatan yang buruk bagi penanganan pandemi di Tanah Air," kata Netty.

Dari sejumlah daerah dilaporkan, realisasi insentif bagi tenaga kesehatan masih rendah, antara lain di Nganjuk dan Cirebon.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Heni Rochtanti mengakui, isentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di RSUD Kertosono dan Nganjuk belum dibayarkan sejak September 2020.

“Kalau (insentif nakes) di rumah sakit itu infonya September sampai Desember (2020) yang belum,” jelas Heni saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Cirebon, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan di daerah tersebut segera ditingkatkan.

"Menjadi catatan penting, insentif tenaga kesehatan, tolong ditingkatkan karena baru 16 persen lebih," kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Tito mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki alokasi anggaran insentif tenaga kesehatan sekitar Rp 51,89 miliar, namun yang terealisasi baru 16,73 persen.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.