Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ercik Thohir: 1,92 Juta Dosis Vaksin Gotong Royong Sudah Didistribusikan

Kompas.com - 26/07/2021, 13:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pemerintah terus berupaya mempercepat program vaksinasi gotong royong.

Hingga saat ini, tercatat lebih dari 1,9 juta dosis vaksin sudah didistribusikan ke berbagai perusahaan dan badan hukum.

"Kita sudah distribusikan itu 1,92 juta," kata Erick dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7/2021).

Sementara, total vaksin yang sudah diterima RI khusus untuk program vaksinasi gotong royong kini mencapai 5,5 juta dosis.

Dari angka itu, sebanyak 2,9 juta dosis sudah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan 2,6 juta lainnya masih dalam proses.

Baca juga: Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Erick memastikan, seluruh vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi gotong royong merupakan vaksin Sinopharm.

"Jadi kita tidak memakai merek-merek yang dilakukan oleh vaksin gratis program pemerintah ataupun yang masuk ke dalam Covax/Gavi ataupun di luar yang 500.000 sumbangan," kata dia.

Untuk diketahui, vaksin gotong royong diselenggarakan oleh badan usaha atau badan hukum yang bekerja sama dengan pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Perusahaan atau badan hukum memberikan vaksinasi tersebut ke karyawan secara gratis. Sementara, pembelian vaksin dibayarkan oleh perusahaan atau badan hukum.

Vaksinasi mekanisme tersebut dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi nasional.

Baca juga: Usul Kadin ke Jokowi: Pengunjung Mal Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksin

Pemerintah menargetkan vaksinasi gotong royong mampu menjangkau 22 juta penduduk. Namun demikian, upaya tersebut kini masih terkendala pengadaan vaksin.

"Inilah yang akan kita kejar dengan ketua dan jajaran pengurus Kadin yang baru agar angka vaksin gotong royong 22 juta itu bisa dikejar di bulan Juli, Agustus, dan bulan bulan berikutnya," kata Presiden Joko Widodo, Rabu (30/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com