Statuta UI Direvisi, Nadiem: Kemendikbud Ristek Tetap Buka Diri Dengar Masukan dari Berbagai Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim angkat bicara terkait polemik revisi Statuta Universitas Indonesia (UI).

Nadiem mengatakan, revisi Statuta UI yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 untuk saat sudah berlaku.

Namun, ia menegaskan, pihaknya tetap membuka diri mendengar berbagai masukan, khususnya dari sivitas akademika UI.

“Kemendikbudristek tetap membuka diri untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama sivitas akademika UI,” kata Nadiem dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Mundurnya Rektor UI sebagai Komisaris BRI Dinilai Jadi Momentum Batalkan Statuta UI Terbaru

Lebih lanjut, Nadiem telah menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menampung aspirasi dari sivitas akademika UI terkait Statuta UI.

Selanjutnya, Nadiem mengimbau agar sivitas akademika UI dapat melakukan konsolidasi untuk memberikan masukan yang komprehensif kepada Kemendikbud Ristek.

“Pemerintah berharap agar sivitas akademika UI dapat melakukan konsolidasi dan memberikan masukan secara komprehensif kepada Kemendikbudristek,” ujar Nadiem.

Selain itu, Nadiem menjelaskan perihal revisi Statuta UI dari PP Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 sudah dilakukan sejak tahun 2019.

Nadiem menegaskan, revisi itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Pembahasan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah telah menerima masukan dari berbagai pihak,” jelas Nadiem.

Baca juga: Selain UI, Ini Sejumlah Rektor yang Juga Menjabat Komisaris Perusahaan

Perubahan statuta tersebut ditengarai terkait dengan persoalan rangkap jabatan Rektor UI periode 2019-2024 Ari Kuncoro.

Diketahui Ari pernah menjabat Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia (BNI) pada 2017 hingga 2020.

Setelah itu, 18 Februari 2020, Ari terpilih sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI melarang rektor merangkap jabatan sebagai pejabat di perusahaan BUMN/BUMD. Hal ini termuat dalam Pasal 35 huruf c.

Kemudian, ketentuan mengenai syarat rangkap jabatan rektor diubah melalui PP Nomor 75 Tahun 2021.

Baca juga: Berkaca dari Kasus Rektor UI, Kementerian BUMN Diminta Lebih Hati-hati Tunjuk Komisaris

Pasal 39 huruf c PP 75/2021 menyatakan, rangkap jabatan rektor di BUMN/BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi. Artinya, ada celah untuk rangkap jabatan di posisi lain karena tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Teranyar, Rektor UI Ari Kuncoro telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris Bank BRI. Kementerian BUMN pun telah menerima surat pengunduran diri tersebut.

“Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI,” tulis keterangan resmi Kementerian BUMN, Kamis (22/7/2021).