Penanganan Pandemi di Indonesia Dinilai Terkendala Kolaborasi Pusat-Daerah yang Tak Jalan

Kompas.com - 22/07/2021, 19:24 WIB
Perugas Kepolisian dan TNI menjaga penyekatan jalan di pusat Kota Tasikmalaya saat PPKM Darurat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021. KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAPerugas Kepolisian dan TNI menjaga penyekatan jalan di pusat Kota Tasikmalaya saat PPKM Darurat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai gagalnya penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini salah satunya disebabkan oleh masalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia mengatakan, hal ini membuat penanganan pandemi Covid-19 tidak berjalan secara optimal.

"Kita sebenarnya menangani Covid-19 itu gagal. Kenapa kita menangani Covid itu bermasalah, salah satu yang paling konkret itu masalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Trubus kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Epidemiolog: Ketertutupan Data Covid-19 Sangat Bahayakan Pengendalian Pandemi

Menurut Trubus, selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, pemerintah pusat tampak tidak percaya diri.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari banyaknya revisi instruksi penerapan PPKM Darurat yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri.

"Sehingga kemudian di situlah komunikasinya bermasalah. Artinya bagaimana pemerintah pusat menggerakkan pemerintah daerah, karena ada 44 kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM Darurat itu dari Jawa-Bali di tambah 15 yang perluasan di luar Jawa-Bali," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu kan sebenarnya lebih mengindikasikan bahwa pemerintah pusat itu seperti melempar handuk pada daerah untuk melaksanakan," kata dia.

Baca juga: Zona Merah di Jawa-Bali Meningkat meski Ada PPKM Darurat

Trubus juga melihat adanya kebingungan masyarakat dalam penerapan instruksi penerapan PPKM Darurat, misalnya dalam hal penentuan sektor esensial dan non esensial.

Ia mengatakan, kebingungan tersebut kepala daerah dinilai tidak bisa menangani pandemi dengan baik membuat masyarakat menjadi tidak patuh aturan.

"Sekarang ada lagi kategori non esensial misalnya bengkel. Bengkel mobil itu bagaimana bengkel motor bengkel mobil itu kategori masuk, itu enggak boleh itu harusnya ditutup, tapi kalau ditutup orang mau bengkelin mobil di mana. Jadi itu yang di daerah banyak kebingungan-kebingungan," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Nasional
Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Nasional
PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

Nasional
Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

Nasional
Instruksi Mendagri: Gubernur Berwenang Alihkan Alokasi Vaksin untuk Daerah yang Kekurangan

Instruksi Mendagri: Gubernur Berwenang Alihkan Alokasi Vaksin untuk Daerah yang Kekurangan

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

PPKM Diperpanjang, Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

Nasional
UPDATE: 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 8 Pasien di 3 Negara Sembuh

UPDATE: 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 8 Pasien di 3 Negara Sembuh

Nasional
225.000 Dosis Vaksin Sinopharm Disiapkan untuk Vaksinasi Penyandang Disabilitas

225.000 Dosis Vaksin Sinopharm Disiapkan untuk Vaksinasi Penyandang Disabilitas

Nasional
PPKM Level 2-4 Jawa-Bali: Warung Makan, Toko Kelontong, Laundry, Bengkel Beroperasi hingga Pukul 20.00

PPKM Level 2-4 Jawa-Bali: Warung Makan, Toko Kelontong, Laundry, Bengkel Beroperasi hingga Pukul 20.00

Nasional
TNI Kirim Bantuan 50 Oksigen Konsentrator hingga 20.000 Alat Tes Antigen ke Papua

TNI Kirim Bantuan 50 Oksigen Konsentrator hingga 20.000 Alat Tes Antigen ke Papua

Nasional
Luhut Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 60-70 Juta Suntikan pada Agustus

Luhut Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 60-70 Juta Suntikan pada Agustus

Nasional
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2021 yaitu Rp 305,5 Triliun

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2021 yaitu Rp 305,5 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X