18 Pegawai KPK Ikuti Diklat Bela Negara di Universitas Pertahanan

Kompas.com - 21/07/2021, 11:29 WIB
Gedung KPK KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGedung KPK
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengikuti pendidikan kilat (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan pada Kamis (22/7/2021).

Diklat tersebut merupakan bagian dari sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Delapan belas pegawai itu merupakan bagian dari 24 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) namun dianggap masih bisa dibina.

Baca juga: Mereka yang Menjaga Idealisme dan Nilai tetapi Disingkirkan atas Nama TWK...

"Sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN," kata Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

"Diklat akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor mulai tanggal 22 Juli hingga 30 Agustus 2021," ucap dia.

Cahya mengatakan KPK telah memberikan kesempatan untuk 24 pegawainya yang tak lolos TWK untuk mengikuti diklat tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, tercatat hanya ada 18 yang menyetujui untuk ikut diklat yang dimulai besok.

"Dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut," ucap dia.

Baca juga: Pegawai Nonaktif: KPK Tak Perlu Cari Alasan Tidak Berikan Hasil TWK

Cahya menyebut, dua dari 18 pegawai akan ikuti diklat secara daring karena masih menjalani isolasi mandiri (isoman) akibat terpapar Covid-19.

Ia menjelaskan bahwa materi diklat itu meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar negara) dan Sishankamrata.

Kemudian, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Selain itu, ada juga studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara.

Baca juga: Penyelidikan TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Gali Keterangan Ahli Psikologi dan Hukum

Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan.

"KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi," kata Cahya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Nasional
Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Nasional
Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Nasional
Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Nasional
Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Nasional
Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Nasional
UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Nasional
Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Nasional
Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Nasional
3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

Nasional
Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X